DEPOK (20/11/2026) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai mematangkan berbagai langkah persiapan guna menyongsong kebijakan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dijadwalkan pemerintah pusat bergulir secara penuh pada 2027 mendatang. Upaya pemutakhiran data secara menyeluruh ini menjadi krusial untuk memastikan basis data penerima manfaat benar-benar akurat sehingga penyaluran bantuan di masa depan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Sebagai tahapan awal, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok tengah menggencarkan proses pendataan ulang yang menyasar masyarakat penerima bansos rutin selama ini. Selain memperbarui data penerima lama, Dinsos juga membuka kesempatan pendaftaran bagi warga prasejahtera yang belum terakomodasi dalam sistem, baik melalui pendampingan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) maupun pengisian data secara mandiri.
Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (20/11/2026), menjelaskan bahwa proses pendataan ini memang difokuskan pada dua kelompok sasaran utama, yakni warga yang sebelumnya telah rutin menerima bansos serta warga yang belum terdaftar namun memenuhi kriteria kelayakan untuk diusulkan sebagai penerima bantuan. Bagi warga yang melek teknologi, proses pemutakhiran dapat diakses langsung secara mandiri melalui laman resmi perlinsos.kemensos.go.id, sedangkan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan tersedia layanan melalui agen Perlinsos di lapangan.
Utang menambahkan bahwa kehadiran agen Perlinsos sangat dibutuhkan untuk menjembatani warga yang mengalami hambatan dalam mengakses perangkat digital, seperti kelompok lanjut usia (lansia), warga yang tidak memiliki telepon genggam, maupun masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis daring. Setelah seluruh data masuk, sistem digital akan melakukan pembacaan serta penilaian secara otomatis guna menentukan tingkat kelayakan warga sebagai penerima manfaat sejumlah program bantuan, yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan pangan reguler.
Menatap target penyelesaian, Utang mematok seluruh rangkaian pendataan dan pembaruan data warga di Kota Depok dapat dirampungkan paling lambat pada akhir 2026. Dengan rampungnya tahapan pendataan serta verifikasi sebelum pergantian tahun, data warga Depok dipastikan sudah siap sepenuhnya saat sistem digitalisasi bansos resmi diterapkan pada 2027, sekaligus mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pendataan ulang demi terwujudnya penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran.







































