DEPOK (20/11/2026) – Operasi penertiban terpadu yang digelar aparat gabungan berhasil membongkar aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Operasi yang berlangsung sejak Senin (16/11/2026) hingga Kamis (19/11/2026) tersebut berhasil menertibkan 31 titik lubang tambang ilegal sekaligus memusnahkan puluhan gubuk penambang serta belasan unit mesin pendukung operasi.
Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, saat memberikan keterangan di Kecamatan Sukajaya pada Kamis (19/11/2026), memaparkan bahwa penyisiran difokuskan di wilayah Resort Gunung Talaga dengan mengerahkan puluhan personel gabungan. Petugas menyisir medan terjal yang terbagi ke dalam beberapa sektor pengawasan, meliputi Grid 58 menuju Blok Gua Ulung dan Blok Cikeresek, serta Grid 621 yang mencakup Blok Keresek, Blok Gandok, dan Blok Cipopok.
Dalam penyisiran di titik-titik tersembunyi tersebut, petugas menemukan satu lokasi bak rendaman yang terindikasi mengandung bahan kimia Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berisiko tinggi mencemari ekosistem hutan. Guna memutus aktivitas penambangan liar di lokasi, tim gabungan langsung melakukan pemusnahan di tempat terhadap 29 unit gubuk atau saung semipermanen milik penambang beserta 15 unit mesin peralatan tambang, serta menyita sedikitnya 109 unit perkakas dan mesin pendukung lainnya sebagai barang bukti.
Kendati berhasil melumpuhkan sarana operasional tambang ilegal, petugas tidak menemukan satu pun pekerja di lokasi karena para pelaku diduga telah melarikan diri sebelum tim tiba. Didid menduga informasi mengenai rencana operasi tersebut sempat bocor, terlebih mengingat akses menuju titik lubang tambang berada jauh di dalam kawasan pegunungan yang memerlukan waktu tempuh sekitar lima jam dengan berjalan kaki.
Didid menegaskan bahwa penindakan tegas ini merupakan wujud komitmen Balai TNGHS bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mencegah efek domino kerusakan lingkungan akibat maraknya aktivitas PETI. Ke depan, pihaknya memastikan langkah penegakan hukum tidak akan berhenti pada penertiban sarana di lapangan semata, melainkan akan terus dikembangkan melalui koordinasi lintas instansi guna mengusut tuntas jejaring serta memburu aktor intelektual atau otak di balik operasi tambang emas ilegal tersebut.







































