DEPOK (07/10/2026) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh jajaran pimpinan daerah kabupaten dan kota menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis guna mengakselerasi aksesibilitas serta kualitas pelayanan dasar publik pada Rabu (7/10/2026). Agenda tingkat provinsi ini memfokuskan pembahasan pada pembenahan sektor kesehatan, pendidikan, jaminan kesehatan nasional, hingga perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Wali Kota Depok, Supian Suri, mengonfirmasi bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam pengarahannya memberikan garansi penuh—melalui sinergi erat bersama bupati dan wali kota—untuk menjamin pembiayaan skema layanan kesehatan warga yang selama ini belum terjangkau oleh skema BPJS Kesehatan.
Di samping perlindungan kesehatan medis, forum rakor tersebut menggarisbawahi urgensi pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja informal serta rentan, seperti pengemudi ojek dalam jaringan (ojol), ojek pangkalan, hingga para petani, guna mengantisipasi risiko kerja yang tidak diinginkan. Pada aspek pembangunan fisik, pemerintah daerah didorong mengalokasikan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 7 hingga 9 persen dari total APBD, seraya menertibkan potensi retribusi dan pajak daerah agar pelaku usaha membayarkan kewajibannya di wilayah tempat bisnis mereka beroperasi. Sementara di sektor pendidikan, Pemkot Depok memperkuat kolaborasi bersama Pemprov Jawa Barat melalui penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi guru matematika jenjang SD hingga SMA menggunakan metode Gasing gagasan Profesor Yohanes Surya yang resmi dimulai pada hari yang sama.
