Depok (09/05/2026) – Menegaskan komitmen untuk membangun daerah melalui kolaborasi lintas sektor, DPD PKS Kota Depok menggelar agenda silaturahmi bertajuk “PKS Coffee Talk” bersama insan pers di Rumah Makan Pondok Laras, Sabtu (09/05). Pertemuan ini menjadi panggung bagi PKS untuk menyuarakan pentingnya sinergi dalam pelayanan publik di tingkat daerah.
Politik Harmoni: Tinggalkan “Cerita Lama”
Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto, S.K.M., menekankan bahwa di level pemerintahan daerah, rivalitas politik harus dilebur demi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa istilah oposisi tidak relevan dalam konteks pembangunan kota.
“Di pemerintahan daerah, tidak ada istilah oposisi. Kita semua memikul tanggung jawab yang sama untuk mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga,” ujar Heridianto.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk membuang jauh sisa-sisa perbedaan masa lalu. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menatap ke depan melalui tagline kerja “Harmoni dan Sinergi”. PKS pun aktif menjalin komunikasi dengan berbagai elemen, mulai dari eksekutif hingga organisasi lintas sektor, guna menciptakan suasana yang kondusif di era digital.
Kritik Sebagai Wujud Sayang
Senada dengan semangat kolaborasi, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, memberikan perspektif mengenai fungsi kontrol legislatif. Bagi Ade, menjalin hubungan baik dengan media dan pemerintah bukan berarti menutup pintu terhadap kritik. Justru, komunikasi yang cair tanpa penghalang (barrier) memungkinkan kritik disampaikan secara lebih konstruktif.
“Kritik itu bukan berarti tidak cinta, justru karena sayang. Jika kebijakan bermanfaat, kita dukung penuh. Namun jika mengancam keselamatan masyarakat, maka harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh sesuai sumpah jabatan kami,” tegas Ade.
Pers Sebagai Pilar Demokrasi dan Tantangan Kesejahteraan
Acara ini juga menjadi ajang bagi insan pers untuk menyampaikan realita di lapangan. Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, memberikan catatan mengenai tantangan berat yang dihadapi media profesional saat ini.
Rusdy menyoroti ketimpangan kebijakan yang terkadang lebih merangkul media tanpa pertanggungjawaban jelas, sementara wartawan profesional dituntut mengikuti uji kompetensi dan kode etik ketat. Ia juga menyinggung isu krusial mengenai kesejahteraan wartawan di tengah gempuran media sosial.
“Kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi pada pers dan beralih ke media sosial tanpa filter, ini berbahaya bagi negara,” kata Rusdy. Ia pun mengapresiasi langkah PKS Depok yang tetap aktif menjaga ekosistem media melalui komunikasi yang intens.
Ruang Dialog Terbuka
Diskusi yang berlangsung santai namun berisi ini menutup rangkaian agenda dengan satu kesimpulan utama: pembangunan Kota Depok memerlukan kerja kolektif. Kolaborasi antara partai politik yang responsif, legislatif yang kritis, dan media yang independen diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi kemajuan kota yang kini telah berusia 27 tahun tersebut.
