Depok (09/05/2026) – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, menegaskan bahwa kritik konstruktif merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas kebijakan publik. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda “Coffee Talk” yang diinisiasi oleh Bidang Komunikasi dan Digital (Komdigi) DPD PKS Kota Depok di Cimanggis, Sabtu (9/5).
Dalam suasana santai namun penuh muatan ide, Ade menekankan bahwa harmonisasi antara partai politik, pemerintah, dan media tidak boleh melunturkan fungsi kontrol sosial, terutama jika berkaitan dengan kepentingan rakyat kecil.
Prioritas Hak Publik di Atas Segalanya
Ade menggarisbawahi bahwa legislatif memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun tetap berdiri tegak mengoreksi kebijakan yang merugikan publik.
“Jika sebuah kebijakan memang baik dan bermanfaat, tentu kami dukung. Namun, jika hak-hak publik terganggu atau keselamatan masyarakat terancam, itu harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh tanpa kompromi,” ujar Ade.
Ia menyoroti persoalan krusial yang masih sering ditemui di lapangan, seperti masalah layanan kesehatan terkait BPJS non-PBI dan kartu KIS yang tidak aktif. Menurutnya, hal-hal teknis seperti ini memiliki dampak besar bagi masyarakat kelas bawah dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Membangun Budaya Kritik Tanpa Sekat
Melalui ruang dialog bersama insan pers, Ade ingin menciptakan budaya politik yang sehat di mana kritik tidak lagi dianggap sebagai bentuk permusuhan. Menurutnya, komunikasi yang cair antara pemangku kebijakan dan media adalah kunci transparansi.
“Kritik itu sebenarnya bagian dari rasa sayang kita kepada kota ini. Dengan hubungan yang terbuka, setiap masukan akan diterima sebagai bahan evaluasi demi perbaikan pelayanan, bukan sebagai serangan personal,” tambahnya.
Refleksi 27 Tahun Kota Depok
Memanfaatkan momentum hari jadi Kota Depok yang ke-27, Ade mengajak media untuk tetap vokal dalam menyuarakan keluhan warga. Ia percaya bahwa pembangunan yang tepat sasaran hanya bisa terjadi jika pemerintah mau mendengar suara-suara dari akar rumput.
Bagi Ade, aspirasi masyarakat adalah navigasi utama bagi pemerintah dan DPRD dalam menjalankan roda pembangunan agar benar-benar menyentuh kebutuhan nyata penduduk Kota Depok.
