Depok (09/05/2026) – Bidang Komunikasi dan Digital (Komdigi) DPD PKS Kota Depok mencairkan kekakuan politik melalui agenda “Coffee Talk” bersama insan pers di kawasan Cimanggis, Sabtu (9/5). Pertemuan informal ini menjadi panggung bagi jajaran Fraksi PKS DPRD Kota Depok untuk menyuarakan rapor merah terhadap penghapusan sejumlah program jaring pengaman sosial.
Hadir dalam agenda tersebut Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto, didampingi Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna, serta deretan legislator Fraksi PKS seperti Hengky, Hafid Nasir, Ela Dahlia, Nuryuliani, Bambang Sutopo, Imam Musanto, Khairullah Ahyari, dan Ade Firmansyah.
Sentilan Tajam atas Penghapusan Program Pro-Rakyat
Politisi PKS, Khairullah Ahyari, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Depok saat ini. Ia menyoroti penghapusan program Santunan Kematian (Sankem) yang dinilai sangat mencederai rasa keadilan bagi masyarakat kelas bawah.
“Program yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil justru dihapus dengan alasan efisiensi. Padahal anggaran Sankem hanya sekitar Rp 1,8 miliar per tahun. Ini bukan sekadar angka, tapi keberpihakan pada nasib orang susah,” tegas Khairullah.
Ia membandingkan kontrasnya perhatian birokrasi terhadap tokoh publik dengan warga miskin. Menurutnya, penghapusan program-program era Idris-Imam ini menunjukkan penurunan empati pemerintah terhadap kebutuhan dasar, termasuk akses kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Target UHC: Bukan Sekadar Angka, Tapi Ketepatan Sasaran
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah (Adef), menegaskan bahwa Fraksi PKS tidak akan berhenti menekan pemerintah hingga status UHC kembali diraih tahun ini. Ia memperingatkan agar layanan kesehatan tidak dijadikan komoditas politik atau ajang “judi” yang dapat menurunkan kepercayaan publik.
“Kami akan terus mengawal hingga Pemkot dan BPJS mengumumkan Depok kembali berstatus UHC. Jangan korbankan hak kesehatan masyarakat dengan dalih apapun,” tutur Adef.
Dukungan juga datang dari Ela Dahlia, politisi perempuan PKS, yang menyoroti adanya ketersediaan anggaran sebesar Rp 114 miliar serta bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat. Menurut Ela, dana besar tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan besar bagi pemerintah.
“Anggaran Rp 114 miliar itu sangat signifikan untuk mengejar target UHC 2026. Namun, keberhasilan ini diukur dari ketepatan sasaran, bukan cuma besaran dana. Kita harus memastikan warga non-PBI yang kehilangan pekerjaan atau warga miskin yang belum terdata dapat terakomodasi,” jelas Ela.
Peningkatan Kualitas Layanan Tanpa Diskriminasi
Dalam kesempatan yang sama, Ela juga mengutip penegasan Ketua DPRD Ade Supriyatna mengenai kualitas layanan. Ia menekankan agar fasilitas kesehatan tidak membedakan antara pasien BPJS dan pasien umum. Dengan pelayanan yang setara, diharapkan masyarakat kembali antusias mengaktifkan kepesertaan BPJS mandiri mereka.
Langkah strategis ini diyakini tidak hanya akan mengembalikan status UHC Kota Depok, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan jaminan kesehatan yang adil dan menyeluruh bagi seluruh warga.
