Perkuat Fungsi Advokasi, Aliansi LSM Pendidikan Restrukturisasi Organisasi dan Soroti Tata Kelola Dana BOS

Depok (02/05/2026) –  Pasca terpilih kembali sebagai nakhoda Aliansi LSM Pendidikan Indonesia, Mulyadi Pranowo melakukan akselerasi penguatan internal organisasi. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pendidikan, transparansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta mendorong terciptanya kepastian regulasi di tingkat daerah.

Restrukturisasi Berbasis Spesialisasi Jenjang Pendidikan

Mulyadi menegaskan bahwa efektivitas lembaga sangat bergantung pada struktur yang solid dan pembagian kerja yang terarah. Aliansi kini telah membentuk divisi-divisi spesifik sebagai fondasi awal kerja organisasi.

Struktur baru ini mencakup pengawasan lintas sektor, di antaranya:

  • Divisi Jenjang Pendidikan: Mencakup pengawasan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SLTA.

  • Divisi Sektoral: Meliputi divisi sarana dan prasarana, divisi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, serta divisi bimbingan belajar dan kursus.

  • Dukungan Hukum: Aliansi menggandeng kantor advokat Ir. Nelson Simanjuntak untuk pendampingan kebijakan dan langkah hukum.

Fokus Utama: Transparansi Anggaran dan Kepastian Regulasi

Salah satu poin krusial dalam agenda Aliansi adalah memastikan pengelolaan dana BOS berjalan tanpa kebocoran. Ketua Divisi SMP, Subeno Raharjo, mengungkapkan telah menyiapkan tiga program prioritas, yakni monitoring dan investigasi sekolah, advokasi pemberdayaan, serta pengembangan sumber daya manusia siswa melalui program kursus.

Selain aspek anggaran, Aliansi menyoroti keresahan para kepala sekolah terkait kebijakan teknis di lapangan. “Sekolah seharusnya tidak menjual seragam. Tugas sekolah adalah mendisiplinkan siswa agar menggunakan seragam yang sesuai aturan,” tegas Mulyadi merujuk pada Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022.

Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, Aliansi mendorong:

  • Payung Hukum Daerah: Mendorong hadirnya Surat Edaran (SE) Wali Kota untuk memberikan jaminan hukum bagi sekolah dalam menjalankan kebijakan.

  • Legitimasi Kegiatan Luar Kelas: Menegaskan bahwa study tour dan outing class merupakan bagian integral dari Kurikulum Merdeka yang memiliki nilai edukatif, bukan sekadar rekreasi.

Sinergi dengan Pemerintah Kota

Dalam waktu dekat, Aliansi dijadwalkan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Depok, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya. Pertemuan tersebut diproyeksikan sebagai ajang pemaparan program kerja sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal ekosistem pendidikan yang akuntabel dan berkualitas di Kota Depok.

Komentar

komentar

BAGIKAN