DEPOK (18/08/2026) – Momentum Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Depok pada Senin (17/8/2026) tak luput dari catatan kritis parlemen. Pidato resmi Wali Kota Supian Suri yang memaparkan empat agenda prioritas pembangunan daerah memicu reaksi dari Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Ade Firmansyah, lantaran tidak menyentuh komitmen pengaktifan kembali program Universal Health Coverage (UHC). Ade menilai, makna kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh warga Depok yang tengah berjuang melawan penyakit di tengah belum optimalnya skema jaminan pembiayaan kesehatan gratis tersebut.
Ade menegaskan bahwa pemenuhan layanan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang dan tidak boleh dikesampingkan demi mengejar pengerjaan proyek fisik semata. Komisi D DPRD bersama Dinas Kesehatan Kota Depok diakuinya telah menyepakati urgensi pengaktifan UHC, sehingga keputusan kini berada sepenuhnya di tangan Wali Kota. Dalam kesempatan yang sama, Ade menolak keras wacana penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebagai pembiayaan jaminan kesehatan karena dinilai menyalahi regulasi fungsi anggaran serta tidak dapat dibebankan untuk dua jaminan sekaligus.
Meskipun Wali Kota Supian Suri menggarisbawahi empat fokus pembangunan mencakup penguraian kemacetan, pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi kreatif lewat program Jualan Sama-Sama (JSS), hingga pembangunan gedung Puskesmas baru, Ade berpandangan bahwa pengadaan infrastruktur kesehatan akan sia-sia jika warga masih terbental administrasi pembiayaan. Mengapresiasi komitmen pembangunan Pemkot Depok, ia mendesak agar di sisa tiga tahun masa jabatan kepemimpinan daerah, penanganan jaminan kesehatan dapat segera direalisasikan secara konkret tanpa menunda hak berobat bagi kelompok warga rentan.
