DEPOK (25/09/2026) – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen strategisnya dalam memperkuat keterhubungan isu kelautan dan perubahan iklim (ocean-climate nexus) melalui program konservasi maritim, optimalisasi karbon biru, serta penguatan ketahanan kawasan pesisir. Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Ricky Suhendar, pada ajang Annual Meeting of the Leaders of the High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel) di New York, Selasa (23/9/2026), di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB. Sebagaimana dirilis Kemlu RI pada Jumat (25/9/2026), komitmen domestik ini diperkokoh oleh kehadiran Perpres No. 110/2025 yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar vital mitigasi iklim nasional. Ricky menekankan bahwa laut merupakan elemen sentral dari aksi iklim global sehingga membutuhkan kerja sama internasional berlandaskan prinsip kesetaraan dan just transition.
Dalam forum dunia berskala global tersebut, Indonesia mendesak Ocean Panel agar mengambil peran kepemimpinan konkret pada dua area prioritas, yakni pembiayaan kelautan (ocean financing) guna merealisasikan komitmen menjadi aksi nyata, serta akuntansi kelautan (ocean accounting) sebagai basis pengambilan kebijakan berbasis data teruji. Pertemuan bertema Ocean-Climate Leadership on the Road to COP31 UNFCCC ini difokuskan untuk mempercepat tata kelola laut menuju COP31 di Antalya, Turkiye, pada 9–20 November 2026. Sebagai salah satu pendiri sejak 2018 bersama Norwegia, Indonesia bersama 18 negara anggota Ocean Panel lainnya memegang porsi 50 persen garis pantai dunia serta 45 persen wilayah ZEE global, dan secara konsisten melahirkan rujukan kebijakan seperti Transformasi Menuju Ekonomi Laut Berkelanjutan hingga berbagai dokumen Blue Papers demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi mendatang.
