DEPOK (18/11/2026) – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi mengemban mandat strategis di panggung global setelah terpilih sebagai salah satu ketua bersama (co-chair) koalisi internasional Group of Friends for Culture-Based Climate Action (GFCBCA) untuk masa bakti periode 2027–2028. Penetapan dalam koalisi yang beranggotakan 56 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta 27 organisasi internasional tersebut disepakati secara mufakat oleh seluruh negara anggota dalam Pertemuan Tingkat Menteri GFCBCA ke-4 yang digelar di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada Selasa (17/11/2026).
Dalam struktur kepemimpinan GFCBCA—forum kerja sama global yang diinisiasi oleh Brasil dan Persatuan Emirat Arab pada ajang COP28 di Dubai tahun 2023 lalu—Indonesia akan berbagi peran sebagai ketua bersama dengan kedua negara pemrakarsa tersebut. Di saat yang bersamaan, Indonesia juga dipercaya menjalankan mandat sebagai wakil ketua yang merepresentasikan kawasan Asia-Pasifik, bersanding dengan Spanyol yang ditunjuk mewakili wilayah Eropa serta Afrika Selatan sebagai perwakilan dari kawasan Afrika.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang mengikuti jalannya pertemuan tingkat menteri secara daring, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh negara anggota atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia. Melalui keterangan resmi kementerian pada Rabu (18/11/2026), ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperkuat kolaborasi lintas negara, mendorong lahirnya solusi konkret, serta menempatkan sektor kebudayaan sebagai jantung dalam upaya membangun ketahanan iklim global.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang rentan terhadap ancaman darurat iklim terhadap situs maupun lanskap budayanya, Indonesia telah mengambil langkah nyata sepanjang tahun 2026 melalui program revitalisasi terhadap 240 situs cagar budaya di berbagai penjuru Tanah Air. Program yang difokuskan pada peningkatan daya tahan cagar budaya dari gempuran dampak perubahan iklim tersebut mencakup penanganan pelestarian pada struktur bangunan Candi Borobudur hingga perlindungan lukisan gua prasejarah di Sulawesi, yang diharapkan dapat menjadi rujukan model internasional bagi adaptasi iklim berbasis warisan budaya di wilayah tropis dan khatulistiwa.
Lebih jauh, Fadli mendorong seluruh anggota koalisi untuk segera mengintegrasikan aspek kebudayaan ke dalam Rencana Adaptasi Nasional masing-masing negara, memperkuat pemberdayaan masyarakat adat serta komunitas lokal, sekaligus memperluas skema kerja sama dan pembiayaan adaptasi iklim. Ia menekankan bahwa kearifan serta pengetahuan tradisional harus diakui kedudukannya sebagai sistem pengetahuan yang sah dan setara dalam menopang fondasi ketahanan iklim dunia.
Indonesia sendiri memiliki kekayaan praktik kearifan lokal yang terbukti tangguh menjaga keseimbangan alam dan keselamatan manusia dari generasi ke generasi. Praktik tersebut terwujud dalam sistem irigasi kolektif Subak di Bali, hukum adat kelautan Sasi di Maluku dan lembaga Panglima Laot di Aceh, hingga sistem ketahanan pangan berbasis hutan Tinungglu di Mentawai serta lumbung padi Leuit di Jawa Barat. Selain itu, ketangguhan kearifan lokal Nusantara juga tercermin dari tata guna lahan adat masyarakat Baduy di Banten, teknik pengendalian api tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan, serta tradisi lisan Smong di Pulau Simeulue yang terbukti berhasil menyelamatkan banyak nyawa warga saat bencana tsunami melanda pada tahun 2004 silam.







































