Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik, Diskominfo Depok Gelar Bimtek Penguatan Kapasitas PPID Pembantu

DEPOK (18/11/2026) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok terus mengakselerasi kualitas keterbukaan informasi publik dengan memperkuat kapasitas dan efektivitas kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Depok. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas dan Efektivitas PPID Pembantu di Era Keterbukaan Informasi Publik pada Rabu (18/11/2026).

Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto, menegaskan bahwa di era modern saat ini, keterbukaan informasi publik tidak lagi dapat dipandang sekadar kewajiban administratif badan publik semata, melainkan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara jajaran pemerintah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan berkewajiban penuh menyediakannya sesuai regulasi yang berlaku.

Menurut Manto, keberadaan PPID memegang peranan vital dalam membangun komunikasi pemerintahan yang transparan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta menjamin penyelenggaraan birokrasi yang terbuka dan akuntabel. Oleh sebab itu, jajaran PPID Pembantu dituntut memiliki kecakapan dalam menghimpun, mengidentifikasi, mendokumentasikan, hingga menyajikan data publik yang berada di bawah kewenangannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

Kendati mendorong keterbukaan seluas-luasnya, Manto turut mengingatkan bahwa pelayanan informasi harus tetap dijalankan secara cermat dan penuh tanggung jawab. Para pengelola PPID wajib memahami secara komprehensif klasifikasi informasi—mulai dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta-merta, tersedia setiap saat, hingga informasi yang dikecualikan—mengingat terdapat sejumlah data tertentu yang dilindungi undang-undang dan harus melewati mekanisme uji konsekuensi sebelum dipublikasikan.

Menutup arahannya, ia berharap pelaksanaan bimtek tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial kedinasan belaka, melainkan benar-benar menjadi titik balik pembenahan tata kelola dokumentasi di seluruh organisasi perangkat daerah. Melalui peningkatan kapasitas aparatur PPID Pembantu, pelayanan informasi pemerintahan di Kota Depok diharapkan kian prima sehingga masyarakat dapat mengakses informasi publik secara mudah, transparan, dan kredibel.

Komentar

komentar

BAGIKAN