Depok (15/03/2026) – Implementasi rencana pemulihan pasca-perang di Jalur Gaza memasuki babak baru. Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang di dalamnya mencakup kontingen besar dari Indonesia, dilaporkan siap diterjunkan ke kantong wilayah Palestina tersebut mulai 1 Mei 2026.
Langkah ini merupakan bagian integral dari tahap kedua “Rencana 20 Poin” yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump guna mengakhiri eskalasi panjang di kawasan tersebut.
Arsitektur Penempatan dan Pelatihan
Berdasarkan laporan media publik Israel, KAN, total 5.000 personel asal Indonesia akan bergabung dengan pasukan dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo. Sebelum diterjunkan secara resmi, ratusan personel asing ini dijadwalkan bertolak ke Yordania bulan depan untuk menjalani pelatihan intensif.
Berikut adalah fase penempatan pasukan yang direncanakan:
-
Fase Awal: Pengerahan di sektor Rafah, Gaza Selatan, yang saat ini tengah dalam proses pembangunan ulang dengan dukungan finansial dari Uni Emirat Arab (UEA).
-
Fase Ekspansi: Personel akan disebar hingga mendekati “Garis Kuning”—zona demarkasi sementara yang memisahkan wilayah pendudukan Israel dengan area permukiman warga Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober 2025.
Dalam dua pekan ke depan, delegasi militer dari negara-negara peserta dijadwalkan tiba di Israel untuk melakukan survei lapangan dan pemantauan teknis sebelum mobilisasi pasukan dilakukan.
Mandat dan Struktur Pemerintahan Transisi
Pasukan ISF tidak bergerak sendiri. Berdasarkan struktur yang diumumkan Gedung Putih pada Januari lalu, pemerintahan transisi Gaza akan dikelola oleh tiga pilar utama: Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), Komite Nasional Administrasi Gaza (NCGA), dan ISF sebagai sayap keamanan.
Mandat utama ISF meliputi:
-
Demiliterisasi: Melucuti persenjataan kelompok bersenjata di Gaza.
-
Keamanan: Mengawasi stabilitas keamanan di seluruh wilayah transisi.
-
Logistik: Menjamin kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan serta material rekonstruksi infrastruktur.
Dilema Politik Jakarta
Meskipun Indonesia menjadi kontributor personel terbesar, posisi diplomatik Jakarta tetap dinamis. Pada 6 Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal keras bahwa Indonesia siap menarik diri dari Dewan Perdamaian jika badan tersebut tidak menunjukkan komitmen nyata terhadap kemerdekaan penuh Palestina.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan ratusan cendekiawan muslim di Istana Kepresidenan, menegaskan bahwa partisipasi RI dalam misi stabilisasi tetap berpijak pada konstitusi dan dukungan terhadap kedaulatan Palestina.
Konteks Rekonstruksi Pasca-Genosida
Misi internasional ini muncul sebagai respons atas kehancuran masif selama dua tahun agresi yang menewaskan lebih dari 72.000 jiwa dan meluluhlantakkan 90 persen infrastruktur sipil Gaza. PBB memperkirakan biaya pemulihan total mencapai angka fantastis, yakni 70 miliar dolar AS.
Penempatan pasukan ini diharapkan menjadi titik balik dari fase militer murni menuju fase pembangunan kembali di bawah pengawasan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
