Depok (25/03/2026) – Pemerintah Kota Depok bersama DPRD secara resmi memperkuat alokasi anggaran sektor kesehatan hingga mencapai Rp114,25 miliar. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya kolektif untuk mengejar kembali status Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi standar jaminan kesehatan menyeluruh bagi warga.
Rincian Sumber Pendanaan
Anggaran yang disiapkan merupakan kolaborasi dari berbagai sumber pendanaan lintas pemerintah. Berikut adalah rincian dana yang akan dikelola:
-
APBD Kota Depok: Rp103 miliar.
-
Bantuan Pemprov Jawa Barat: Rp10 miliar.
-
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau: Rp1,25 miliar.
Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Ade Firmansyah, menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Tantangan Anggaran dan Standar Nasional
Meski angka Rp114 miliar telah disepakati, Ade memberikan catatan bahwa tantangan menuju 2026 masih besar. Untuk memenuhi parameter nasional—yakni tingkat keaktifan peserta BPJS di atas 80 persen—Kota Depok diproyeksikan membutuhkan total anggaran hingga Rp170 miliar.
“Dana ini menjadi sinyal positif. Kami optimis dengan dukungan anggaran yang lebih besar dan meningkatnya kesadaran peserta BPJS mandiri, target UHC dapat kembali terealisasi,” ujar Ade, Rabu (25/3).
Penajaman Sasaran melalui Bantuan Sosial Kesehatan
Dalam masa transisi ini, Pemerintah Kota Depok melakukan penyesuaian kebijakan dengan mengalihkan konsep UHC penuh menjadi skema Bantuan Sosial Kesehatan.
Kebijakan ini diambil agar intervensi pemerintah lebih presisi. Bantuan akan difokuskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan skema ini, anggaran diharapkan dapat terserap secara tepat sasaran bagi warga yang paling membutuhkan.
Harapan Sinergi Pemangku Kepentingan
Keberhasilan target UHC 2026 dinilai sangat bergantung pada sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta efektivitas Dinas Kesehatan dalam mengelola anggaran.
Menutup keterangannya, Ade juga menyampaikan pesan bagi para pemimpin di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, serta tokoh daerah seperti Dedi Mulyadi dan Supian Suri, untuk terus menjaga amanah dalam mengawal kesejahteraan dan layanan kesehatan masyarakat.
