Depok (02/04/2026) – Di tengah tuntutan publik yang kian kritis terhadap integritas pejabat daerah, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, memilih untuk memimpin dengan teladan. Penuntasan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun periode 2025 miliknya bukan sekadar urusan menggugurkan kewajiban di atas kertas, melainkan sebuah pernyataan politik tentang keterbukaan.
Bukan Sekadar Formalitas
Sistem e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah mencatat kepatuhan orang nomor dua di Depok tersebut. Namun, bagi Chandra, dokumen penyerahan formulir itu memiliki bobot yang lebih besar dari sekadar bukti lapor. Ia menempatkan LHKPN sebagai instrumen vital untuk menjaga “kesehatan” birokrasi.
“Ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi tentang memastikan bahwa setiap pejabat publik bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Chandra, Kamis (02/04/26).
Langkah ini seolah menegaskan bahwa di era pemerintahan modern, harta kekayaan pejabat bukanlah wilayah privat yang tertutup, melainkan data publik yang berfungsi sebagai benteng pencegah konflik kepentingan.
Efek Domino Integritas
Aksi cepat Chandra dalam melaporkan kekayaannya diharapkan menjadi stimulan moral bagi seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Di saat pengawasan internal terus diperkuat melalui pendampingan teknis, ketepatan waktu seorang pimpinan wilayah menjadi sinyal bahwa tidak ada ruang untuk menunda, apalagi mengabaikan transparansi.
Pesan Kunci dalam Langkah Transparansi Ini:
-
Fondasi Budaya Bersih: Keterbukaan aset menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bebas korupsi.
-
Akuntabilitas Publik: Pejabat yang berani terbuka secara finansial cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi.
-
Standar Tata Kelola: Menegaskan bahwa transparansi adalah “napas” dari tata kelola pemerintahan masa kini, bukan lagi sebuah pilihan opsional.
Komitmen yang Tuntas
Dengan selesainya pelaporan ini, Chandra Rahmansyah tidak hanya menutup buku administrasi tahunannya kepada KPK, tetapi juga mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru Balai Kota: bahwa integritas dimulai dari kejujuran melaporkan apa yang dimiliki. Bagi warga Depok, ini adalah jaminan bahwa nakhoda mereka siap diaudit oleh mata rakyat kapan saja.
