Depok (12/04/2026) – Dinamika politik Kota Depok pasca-transisi kepemimpinan terus bergerak ke arah kolaborasi konstruktif. Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Depok secara resmi menggelar pertemuan silaturahmi dengan Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2025–2030, Chandra Rahmansyah, pada Jumat (10/04/26).
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto, beserta jajaran representatif dari Fraksi PKS DPRD Kota Depok. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi antara kekuatan legislatif dan eksekutif dalam mengakselerasi pembangunan daerah.
Komitmen Kontribusi dan Akselerasi Program
Heridianto menegaskan bahwa PKS, sebagai entitas politik dengan basis massa yang kuat di Depok, memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Fokus utama partai adalah memastikan setiap kebijakan daerah berjalan optimal dan menyentuh kebutuhan fundamental masyarakat.
“Semangat yang kami bawa adalah harmoni dan sinergi. PKS Depok siap memberikan kontribusi pemikiran maupun pengawalan program di lapangan demi memastikan pembangunan kota berjalan ke arah yang lebih baik,” jelas Heridianto. Ia menambahkan bahwa efektivitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas komunikasi antara partai politik dan pemegang otoritas eksekutif.
Pesan Etika Kepemimpinan: Jabatan sebagai Titipan
Merespons kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah memberikan refleksi mendalam mengenai filosofi kepemimpinan. Baginya, dukungan dari elemen partai politik seperti PKS adalah modal sosial yang penting, namun harus dibarengi dengan integritas moral yang tinggi.
Dalam diskusi yang berlangsung penuh kekeluargaan tersebut, Chandra menitipkan pesan mengenai tanggung jawab spiritual dari sebuah kekuasaan:
-
Amanah Transisional: Menegaskan bahwa jabatan publik adalah titipan sementara dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
-
Akuntabilitas Publik: Mengingatkan bahwa kegagalan dalam menjaga amanah akan berujung pada pertanggungjawaban yang berat, baik secara sosial maupun di hadapan Sang Pencipta.
-
Kunci Keberlanjutan: Menempatkan komunikasi lintas elemen sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.
Membangun Fondasi Kebijakan yang Inklusif
Silaturahmi ini diproyeksikan menjadi titik awal bagi hubungan kerja yang lebih solid antara PKS Depok dan Pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan baru. Kedua belah pihak bersepakat bahwa tantangan pembangunan ke depan memerlukan kerja kolektif yang mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan publik.
Dengan adanya kesepahaman ini, diharapkan kebijakan-kebijakan yang lahir dari Balai Kota Depok di masa kepemimpinan periode 2025–2030 dapat lebih akomodatif, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.
