Depok (09/05/2026) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Khairullah Ahyari, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Kota Depok saat ini yang dinilai mulai meninggalkan program-program pro-rakyat. Dalam acara Coffee Talk yang digelar di Rumah Makan Pondok Laras, Cimanggis, Sabtu (9/5), Khairullah menyayangkan penghapusan sejumlah agenda sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah penghapusan program Santunan Kematian (Sankem) dan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang sebelumnya menjadi andalan di era kepemimpinan Idris-Imam.
Persoalan Keberpihakan Anggaran
Khairullah menilai alasan efisiensi anggaran yang digunakan Pemkot Depok era Supian Suri – Chandra Rahmansyah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan manfaat yang diterima masyarakat. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan untuk program seperti Sankem relatif kecil dibandingkan total anggaran daerah.
“Padahal cuma menghabiskan sekitar Rp 1,8 miliar per tahun, itu pun langsung untuk masyarakat, masih juga dihapus programnya. Sungguh terlalu,” ujar Khairullah dalam orasinya di hadapan peserta diskusi.
Sentilan soal Keadilan Sosial
Ia menambahkan bahwa kesehatan adalah kebutuhan fundamental yang tidak bisa dikompromi. Penghapusan status UHC dianggap sebagai langkah mundur yang sangat membebani masyarakat kelas bawah dalam mengakses layanan medis.
Menutup orasinya, Khairullah memberikan perbandingan sarkastis terkait perbedaan perlakuan pemerintah terhadap kaum elite dan warga miskin. Ia menyoroti bagaimana perhatian birokrasi begitu besar pada tokoh publik, namun seolah menutup mata pada kesulitan warga kecil saat tertimpa musibah.
“Kita contohkan saja, kalau pejabat mati atau kiai mati, wali kota sempat-sempatin hadir bahkan kirim karangan bunga. Coba jika orang miskin mati, mengharap sankem tapi sudah dihapus,” pungkasnya.
