Depok (12/05/2026) – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, secara tegas menyanggah rumor terkait adanya efisiensi atau pemotongan anggaran kerja sama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota maupun DPRD Depok. Pria yang akrab disapa Ades ini menyatakan bahwa informasi mengenai pemangkasan dana kemitraan pers tersebut adalah tidak benar.
Isu ini diklarifikasi menyusul adanya dalih dari oknum pejabat komunikasi pemerintahan yang kerap mengelak memberikan penjelasan kepada media dengan alasan ketiadaan anggaran akibat efisiensi.
Komitmen Penambahan Anggaran di APBD Perubahan
Politisi PKS ini memastikan bahwa posisi anggaran untuk publikasi saat ini masih dalam kondisi stabil dan tetap sama dengan periode sebelumnya. Sebaliknya, pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok justru sedang memproyeksikan penambahan alokasi dana pada perubahan anggaran mendatang.
-
Penyesuaian Ritme Anggaran: Pengelolaan dana saat ini hanya sedang menyesuaikan ritme pengeluaran sembari menanti pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait anggaran perubahan.
-
Dukungan untuk 50 Legislator: Penambahan anggaran direncanakan untuk mendukung kebutuhan publikasi bagi seluruh anggota dewan dari berbagai fraksi partai politik agar dapat merilis kinerja mereka secara mandiri.
-
Kemitraan Berkelanjutan: Ades menekankan bahwa semangat dewan adalah memperkuat kemitraan dengan media, bukan melakukan pengurangan.
Media sebagai Instrumen Strategis Kinerja Dewan
Ade Supriyatna menilai kehadiran media memiliki peran vital dalam menyebarluaskan hasil kerja politik para wakil rakyat kepada konstituen. Menurutnya, pemberitaan merupakan sarana strategis untuk membangun citra positif sekaligus meningkatkan elektabilitas anggota dewan di mata publik.
“Anggota dewan membutuhkan publisitas untuk menyampaikan kinerja mereka. Jika rekan-rekan pers mampu memberikan pelayanan pemberitaan yang baik, maka rating dan keterkenalan para anggota dewan juga akan naik,” jelas Ades.
Transparansi dan Pelayanan Publik
Penegasan ini diharapkan dapat mengakhiri simpang siur informasi mengenai pengelolaan APBD yang diperuntukkan bagi kemitraan media. Ades mengingatkan bahwa setiap anggota dewan memiliki kepentingan politik untuk kembali meraih dukungan masyarakat pada pemilihan berikutnya, sehingga penyampaian aktivitas kerja melalui media massa menjadi faktor instrumen yang sangat penting.
Ketua DPRD memastikan bahwa pintu koordinasi terkait anggaran publikasi tetap terbuka, guna menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai aktivitas pemerintahan dan legislatif di Kota Depok.
