DEPOK (12/08/2026) – Dinamika penanganan krisis sampah di Kota Depok memasuki babak baru pascakunjungan kerja Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat terhadap persoalan persampahan daerah, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Dr. H. Bambang Sutopo, S.E.I., M.M. (HBS), menegaskan pentingnya menerjemahkan arahan peninjauan tersebut ke dalam langkah eksekusi yang nyata, terukur, dan berkesinambungan. Menurut Bambang, TPA Cipayung saat ini dihadapkan pada ancaman kompleksitas yang kian mengkhawatirkan, mulai dari laju timbunan yang menumpuk, bahaya kebakaran dan tanah longsor, ancaman pencemaran air lindi, hingga desakan penghentian metode pembuangan terbuka (open dumping).
Guna mengatasi persoalan dari akar masalah, Bambang mendorong penguatan kolaborasi lintas instansi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkot Depok, hingga DPRD Kota Depok. Sebagai skema tindak lanjut pascakunjungan Wamen LH, ia menguraikan sejumlah fokus strategis yang harus segera dikawal. Setiap arahan pemerintah pusat wajib dibekali timeline, target operasional, indikator keberhasilan, serta kejelasan penanggung jawab yang terstruktur. Di samping itu, percepatan transisi dari sistem open dumping menuju teknologi modern seperti Refuse Derived Fuel (RDF) harus segera direalisasikan guna mengolah sampah skala besar menjadi bahan bakar alternatif penunjang industri semen.
Tidak berhenti pada penyediaan fasilitas pengolahan, Bambang mengingatkan bahwa solusi TPA tidak boleh sekadar berorientasi pada ekspansi lahan, melainkan harus dibarengi efisiensi pemilahan sampah dari hulu. Penguatan jaringan bank sampah, pembentukan TPS3R, pengolahan sampah organik, serta pemberian insentif bagi partisipasi masyarakat dipandang efektif untuk menekan volume residu yang masuk ke TPA Cipayung. Selain itu, pengerahan teknologi pengolahan sampah mutakhir seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)—termasuk kesiapan fasilitas pendukung di Kayumanis—harus dipastikan benar-benar memberikan dampak reduksi yang terukur dan bukan sebatas proyek fisik semata.
Menutup pandangannya, Bambang menekankan bahwa faktor keselamatan dan derajat kesehatan warga di sekitar kawasan TPA Cipayung harus dijadikan prioritas utama. Penanganan risiko lingkungan seperti pengendalian gas metana, pemantauan kualitas udara, hingga pencegahan banjir akibat sumbatan aliran sungai di sekitar TPA memerlukan evaluasi komprehensif. Bambang berharap momentum kunjungan Wamen LH ini menjadi titik balik bagi Pemkot Depok untuk beralih dari pola lama menuju sistem pengelolaan sampah terpadu, berkelanjutan, dan ramah lingkungan demi melindungi kehidupan generasi mendatang.
