DEPOK (17/07/2026) – Akselerasi pembangunan Kota Depok menuju panggung internasional kini mendapatkan dorongan diplomasi yang kuat dari parlemen senayan. Langkah strategis ini mengemuka saat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerima kunjungan kerja dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Aula Edelweis, Gedung Balai Kota Depok, pada Kamis, 16 Juli 2026. Pertemuan kolaboratif yang disambut langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, beserta jajaran kepala perangkat daerah ini mengusung tema besar “Peran Diplomasi DPR RI untuk Pembangunan Kota Depok”. Forum ini dirancang khusus sebagai wadah konsolidasi guna memaksimalkan instrumen diplomasi parlemen dalam menjembatani dan menyalurkan berbagai potensi unggulan lokal Depok agar mampu bersaing serta diakui secara luas di tingkat bilateral, regional, maupun global.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan komitmen lembaganya untuk bertindak sebagai jembatan penghubung yang kokoh antara kebijakan pusat, jaringan internasional, dan kebutuhan riil di tingkat daerah. BKSAP secara khusus memetakan tiga pilar kekuatan utama yang dimiliki Depok sebagai kota penyangga strategis untuk melompat ke level dunia. Kekuatan pertama terletak pada status Depok sebagai episentrum pendidikan tinggi nasional yang menaungi universitas kelas dunia serta puluhan perguruan tinggi potensial lainnya. Pilar kedua didukung oleh limpahan bonus demografi berupa dominasi populasi usia produktif berkisar 15 hingga 64 tahun yang memiliki literasi teknologi sangat tinggi, sebuah modalitas mutakhir untuk menggerakkan ekosistem industri kreatif. Sementara pilar ketiga adalah keterbukaan peluang pasar global yang siap diakselerasi melalui berbagai program konkret seperti inisiasi kota kembar (sister city), pertukaran pelajar internasional, hingga kolaborasi riset lintas negara.
Sinergi taktis ini disambut hangat oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, yang memandang kehadiran para legislator nasional tersebut sebagai momentum emas bagi masa depan daerahnya. Supian mengungkapkan bahwa ruang komunikasi langsung ini membuka peluang besar bagi Pemkot Depok untuk menyuarakan aspirasi pembangunan serta mengoordinasikan berbagai kebutuhan mendesak yang membutuhkan intervensi anggaran maupun regulasi dari pemerintah pusat. Baginya, jalinan kemitraan aktif dengan parlemen pusat merupakan kunci utama dalam mengatasi sumbatan birokrasi, mengingat banyak kebijakan strategis di tingkat lokal yang keberhasilannya sangat bergantung pada political will serta dukungan penuh dari pengambil kebijakan di level nasional.
