DEPOK (15/09/2026) – DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya dalam mendukung penanganan masalah sampah secara holistik dan berkelanjutan melalui peningkatan pengalokasian anggaran daerah. Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, mengungkapkan dalam unggahan media sosial resminya usai menghadiri Lokakarya Eksekutif dan Legislatif Kementerian Dalam Negeri terkait keberlanjutan program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP), bahwa legislatif telah menyetujui lonjakan anggaran pengelolaan sampah sebesar 68 persen untuk tahun anggaran 2027, yakni meningkat signifikan dari Rp136 miliar menjadi Rp228 miliar. Dukungan pendanaan skala besar ini disertai penetapan target kinerja yang terukur bagi instansi pengelola, dengan pembebasan lahan untuk fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant yang telah dituntaskan serta pengesahan persetujuan kerja sama dengan pihak ketiga guna mengolah kapasitas sampah hingga 1.000 ton per hari di TPA Cipayung.
Di samping penguatan alokasi belanja daerah, DPRD Kota Depok mendorong optimalisasi pemulihan biaya (cost recovery) dan mengapresiasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Depok dalam menggenjot target penerimaan retribusi persampahan. Target retribusi daerah dari sektor persampahan diproyeksikan merangkak naik secara bertahap, dimulai dari Rp15 miliar pada APBD Murni 2026, meningkat menjadi Rp20 miliar pada Perubahan APBD 2026, hingga membidik angka Rp70 miliar per tahun pada 2027 mendatang. Ade menekankan bahwa ikhtiar pembenahan infrastruktur hilir, sinergi investasi, dan peningkatan pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi pijakan konkrit untuk mewujudkan tata kelola persampahan yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih, serta Kota Depok yang asri dan berkelanjutan.
