Depok (20/04/2026) – Kepastian jaminan kesehatan bagi warga Kota Depok menunjukkan sinyal positif setelah Ade Firmansyah, Legislator PKS sekaligus anggota Pansus LKPJ, mencapai kesepakatan bulat bersama Tim LKPJ Wali Kota dan Dinas Kesehatan untuk mendorong Depok kembali meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) pada 2026.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Ade Firmansyah menegaskan bahwa seluruh elemen yang terlibat telah menyetujui rekomendasi strategis tersebut demi memastikan perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Dukungan Bulat Legislatif
Ade Firmansyah mengungkapkan bahwa rekomendasi tersebut mendapatkan dukungan penuh tanpa adanya interupsi dari internal dewan. Kesamaan visi antara legislatif dan eksekutif menjadi sinyal kuat bahwa jaminan kesehatan warga merupakan agenda mendesak yang tidak bisa ditawar.
Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun anggota Pansus LKPJ yang menolak rekomendasi tersebut. “Kami semua sepakat bahwa Depok harus kembali menyandang predikat UHC pada 2026 demi menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga,” tutur Ade.
Harapan Eksekusi oleh Pemerintah Kota
Persetujuan ini kini menjadi pedoman penting bagi Wali Kota Depok dalam menyusun proyeksi anggaran dan kebijakan pelayanan dasar. Ade Firmansyah menekankan bahwa restu dari Pansus ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh pihak eksekutif.
Implementasi yang tepat sasaran di tahun 2026 dinilai akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman bagi masyarakat Depok saat membutuhkan layanan medis.
Di akhir keterangannya, Ade berharap program ini dijalankan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Depok. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar-dinas agar predikat UHC bukan sekadar status, melainkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya “lampu hijau” dari Pansus LKPJ, program jaminan kesehatan yang menyeluruh diharapkan dapat berjalan lebih stabil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Depok tanpa terkecuali.
