Hariandepok.id | Jum’at (15/11/2024) – Setelah Debat Terbuka Kedua Pilkada Depok 2024 yang diadakan di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta pada Kamis (14/11/2024), sejumlah isu di media sosial kembali mencuat.
Termasuk tentang upaya Pemkot Depok dalam mengatasi keterbatasan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan kemacetan di Jalan Raya Sawangan. Sebuah komentar dari netizen di akun @depokuntuksemua mempertanyakan komitmen Pemkot Depok dalam menangani isu-isu tersebut, meskipun kewenangannya berada di tingkat provinsi.
Berikut bunyi komentarnya:
@nur_.. “konsepnya sama kayak gini loh, jalan raya sawangan itu jalan nasional bukan ranah pemkot depok tapi masa iya lantas bukan kewenangan pemkot, lalu pemkot bakal cuek? Kan yang ngerasain macetnya warga depok.. sama kaya SMAN, kewenangan provinsi tapi SMAN di depok masih minim, masa iya karena kewenangan provinsi lanas pemkot cuek? Kan yang mau sekolah ke SMAN warga depok.. nah sama dengan BLK walau bukan kewenangan pemkot depok tapi pengangguran di depok kan banyak? Anak-anak muda yang akan lulus sekolah/kuliah jangan sampe berpotensi jadi pengangguran, sehingga solusinya ya BLK ini.. kerjasama dan sinergi dengan provinsi.. Provinsi yang bangun.. Lokasinya di depok.. Bisa paham sampe sini?”
Tapi, seperti apa ya kenyataan yang sebenarnya?
Pemkot Depok telah berulang kali meminta penambahan SMAN kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan warga. Hingga saat ini, Depok memiliki 63 kelurahan, namun hanya terdapat 15 SMAN yang tersedia.
Dengan tingginya jumlah lulusan SMP setiap tahun, terbatasnya akses ke SMAN mempersulit siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Pemkot Depok tentu menyadari bahwa SMAN di Kota Depok harus ditambah jumlahnya.
Berdasarkan beberapa pemberitaan, permintaan Pemkot untuk membuka jalur optimalisasi di SMAN pada PPDB 2024 telah ditolak oleh pihak provinsi. Bahkan, Disdik Depok mengimbau agar siswa yang tidak diterima di SMAN mempertimbangkan sekolah swasta.
Permintaan ini tak hanya sekali diajukan, Pemkot Depok secara konsisten mengupayakan penambahan SMAN, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak provinsi.
Permintaan ini tentu bertujuan agar masyarakat Depok dapat mengakses pendidikan yang setara di sekolah negeri tanpa harus bersaing ketat dengan kuota yang terbatas.
Selain masalah pendidikan, kemacetan di Jalan Raya Sawangan juga menjadi perhatian utama Pemkot Depok. Jalan ini merupakan jalan nasional yang seharusnya dikelola oleh pemerintah pusat.
Meski bukan ranah pemkot, Pemkot Depok berupaya menagih janji kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait pelebaran jalan ini. Beberapa permintaan resmi telah diajukan, baik kepada kontraktor Tol Desari maupun BPJT, untuk memperluas jalan yang sering mengalami kemacetan parah, terutama pada jam sibuk.
Pemkot Depok berharap pelebaran Jalan Raya Sawangan bisa mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat Depok. Namun, hingga kini, upaya tersebut belum membuahkan hasil konkret dari pihak BPJT maupun kontraktor Tol Desari.
Pemkot Depok terus berupaya menyelesaikan kemacetan dengan langkah-langkah lain, meskipun tanpa dukungan optimal dari pemerintah pusat dan provinsi .
Pemkot Depok berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak warga. Dengan semakin tingginya angka lulusan dan kebutuhan akan lapangan kerja serta pendidikan yang memadai, diharapkan pemerintah provinsi bisa menjalin sinergi yang lebih baik dengan pemerintah kota.
Tentu kita semua berharap bahwa kebutuhan akan fasilitas pendidikan, pelebaran jalan, dan penanganan kemacetan dapat segera diwujudkan, demi kenyamanan dan kesejahteraan warga Depok.
