Jakarta — Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat program transisi energi nasional dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi. Tim ini bertugas mempercepat berbagai program energi bersih, termasuk konversi kendaraan bermotor konvensional menjadi motor listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan pembentukan satgas tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat implementasi kebijakan energi nasional di tengah tantangan global.
Menurut Bahlil, langkah ini juga menjadi antisipasi terhadap situasi geopolitik internasional yang berpotensi memengaruhi pasokan energi dunia, termasuk konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran, yang dapat berdampak pada jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz.
“Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Kami diberikan tugas untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan ini secara cepat,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Fokus Konversi Motor Listrik
Salah satu fokus utama Satgas Transisi Energi adalah mempercepat konversi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Saat ini, jumlah sepeda motor berbahan bakar fosil di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 120 juta unit.
Pemerintah menargetkan implementasi program konversi tersebut dapat berjalan maksimal dalam tiga hingga empat tahun ke depan, bahkan diharapkan bisa terealisasi lebih cepat.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan agar implementasinya dilakukan segera. Maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” jelasnya.
Dorong Energi Surya hingga 100 GW
Selain konversi kendaraan, Satgas Transisi Energi juga akan mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt.
Pemerintah juga berencana mengonversi sejumlah pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi PLTS guna meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut juga berpotensi menghemat anggaran negara karena dapat menekan subsidi energi yang selama ini cukup besar.
“Dengan mengonversi PLTD berbahan diesel ke PLTS akan terjadi efisiensi terhadap subsidi listrik kita sekaligus mendorong percepatan penggunaan motor dan mobil listrik,” ujarnya.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap Indonesia dapat mempercepat transformasi menuju energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
