Depok (14/05/2026) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengimbau masyarakat terdampak penutupan tambang di wilayah Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin untuk bersabar terkait pencairan dana kompensasi. Hal ini menyusul adanya lonjakan signifikan pada jumlah penerima yang semula diperkirakan hanya berjumlah 3.000 jiwa.
Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, menjelaskan bahwa otoritas penuh terkait regulasi dan pembagian kompensasi berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Lonjakan Data Penerima Jadi Kendala Utama
Persoalan kompensasi menjadi pelik setelah data lapangan menunjukkan jumlah warga terdampak membengkak hingga enam kali lipat dari estimasi awal.
-
Estimasi Awal: Gubernur Jawa Barat sebelumnya memproyeksikan hanya terdapat 3.000 warga terdampak yang akan diberikan santunan bulanan.
-
Fakta Lapangan: Data jumlah penerima terus merangkak naik dari 6.000, lalu 9.000, hingga kini menyentuh angka 18.000 jiwa.
-
Peran Pemkab: Mengingat keterbatasan wewenang, Pemkab Bogor hanya berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat melalui surat formal maupun audiensi langsung kepada Gubernur.
Urgensi Material Tambang bagi Pembangunan Daerah
Di tengah proses evaluasi tambang, Ade Ruhandi menekankan pentingnya menjaga ketersediaan material lokal untuk mendukung keberlangsungan berbagai proyek strategis dan pelayanan publik.
-
Sektor Publik: Material tambang sangat dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur kesehatan dan renovasi gedung-gedung sekolah.
-
Proyek Strategis: Kebutuhan material juga mendesak untuk pembangunan Bendungan Cibeet, Tol BSD-Bogor, serta Program Strategis Nasional (PSN) lainnya.
-
Stabilitas APBD: Penggunaan material dari luar Bogor berisiko merusak tatanan anggaran karena harga satuannya jauh di atas pagu APBD yang telah ditetapkan. Sebagai ilustrasi, harga lokal Rp350 ribu per kubik bisa melonjak hingga Rp550 ribu jika didatangkan dari luar daerah.
Langkah Evaluasi Melibatkan Akademisi
Pemkab Bogor menegaskan bahwa kebijakan pembenahan sektor pertambangan saat ini sudah berada di jalur yang tepat dengan melibatkan pakar dari berbagai akademisi kampus. Evaluasi ini bertujuan untuk menghasilkan solusi jangka pendek, menengah, hingga panjang yang menguntungkan seluruh pihak.
“Semuanya sedang berupaya mencari konsep terbaik. Saya minta warga sabar dulu agar pembangunan tetap berjalan dan pelaksana pekerjaan tidak merugi akibat kendala material,” pungkas Ade Ruhandi.
