Depok (14/05/2026) – Pemerintah Indonesia dan Republik Kongo sepakat untuk memperkuat aliansi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pertemuan bilateral tingkat menteri yang digelar di Markas PBB, New York, Selasa (12/05). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama Selatan-Selatan, khususnya dalam mentransformasi sektor kehutanan menjadi sumber ekonomi hijau yang bernilai tambah.
Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menerima kunjungan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, dalam diskusi yang fokus pada pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik pengelolaan hutan tropis.
Republik Kongo Lirik Sistem SVLK+ dan Kelembagaan BPDLH
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rosalie Matondo secara spesifik menyatakan ketertarikannya untuk mengadopsi sejumlah sistem inovatif yang telah diimplementasikan oleh Indonesia.
-
Pelacakan Kayu: Republik Kongo berminat mempelajari timber traceability melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) milik Indonesia.
-
Tata Kelola Dana: Penguatan kelembagaan pembiayaan lingkungan, seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), menjadi poin utama yang ingin dipelajari untuk mendukung keberlanjutan sektor kehutanan di Kongo.
-
Transformasi Sektor: Republik Kongo ingin beralih dari orientasi hasil hutan kayu menuju pengembangan jasa lingkungan serta hasil hutan bukan kayu yang lebih inklusif bagi masyarakat.
Visi Kolektif Pemilik Hutan Tropis Dunia
Menteri Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kolaborasi antarnegara pemilik hutan tropis adalah langkah strategis untuk menghadapi tantangan global. Indonesia berkomitmen menjadikan sektor kehutanan sebagai pilar utama dalam mitigasi perubahan iklim sekaligus mesin peningkatan kesejahteraan warga.
“Indonesia memandang kerja sama ini sebagai upaya memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau,” ujar Raja Juli Antoni.
Penguatan Posisi Indonesia di Kancah Global
Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi kehutanan Indonesia dalam forum internasional di New York. Kehadiran jajaran pejabat eselon satu, termasuk Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari serta Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, menegaskan keseriusan Indonesia dalam memimpin inisiatif restorasi ekosistem global.
Langkah ini sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai pionir dalam kerja sama internasional di bidang kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis keberlanjutan.
