Pilkada Kota Depok makin mendekat dan kian menghangat. PKS sebagai partai pemenang di Kota Depok telah memulai menghangatkan suasana politik dengan menjalankan konvensi internal untuk menjaring bakal calon walikota Depok.
Pada hari Sabtu 12 Oktober 2019, DPC PKS Kecamatan Beji telah menyelenggarakan Diskusi Publik Bakal Calon Walikota Depok.
Hadir dalam acara ini tiga dari lima kandidat calon walikota Depok, yaitu T. Farida Rachmayanti, H.M. Supariyono dan H. Amri Yusro. Ketiganya memaparkan visi, misi dan programnya jika terpilih menjadi Walikota Depok.
Acara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku bisnis dan perwakilan organisasi kemasyarakatan makin interaktif, karena dimoderatori oleh Firtra Ratory, jurnalis senior dari Depoknews. Sesi tanya jawab pun sangat memperjelas paparan detail bakal calon walikota Depok.
Jaya Riyanto, penanya pertama selaku koordinator/pendiri DEKADE (Dewan Komunitas Pengusaha Kota Depok) menyampaikan tantangan kepada ketiga bacalon yang hadir. Kota Depok salah satu kota yang mendapatkan tantangan sekaligus bonus demografi, yaitu anak-anak muda yang tumbuh mendominasi perkotaan.
“Berani tidak para kandidat di depan menyediakan co-working space dan virtual office, untuk menjadi sarana kreatif anak muda Kota Depok?” tantang Jaya Riyanto.
Tantangan ini ditanggapi dengan hangat oleh kandidat T. Farida Rachmayanti, bahwa nantinya telah disiapkan ada program Ruang Kreatif Ekspresi dan Olah Raga. Untuk co-working space Insya Allah akan diwujudkan di Kota Depok tahun 2021.
Sementara itu H. Supariyono menanggapi bahwa perlu meningkatkan wawasan berbisnis tanpa harus kesulitan memiliki tempat usaha.
Selanjutnya, praktisi PAUD Kota Depok bernama Ani, menanyakan keseriusan pemerintah kota Depok terhadap pendidikan usia dini, karena masa depan Kota Depok ada di anak-anak usia dini yang harus diperhatikan.
T. Farida Rachmayanti menanggapi, masalah pendidikan sudah termasuk dalam program perhatian PAUD, ql RW Ramah Anak yang mendukung PAUD, program ini tentunya termasuk dengan penganggaran untuk insentif para guru PAUD.
Ketiga, salah seorang pengusaha laundry bernama Hendra, mengungkapkan perlunya perhatian dan keberpihakan pemerintah kota terhadap perkembangan industri rumahan, salah satunya industri laundry yang sedang ia jalani.
“Industri dimasukkan ke dalam UKM, jangan khawatir, Pemerintah Kota Depok akan pro dengan kegiatan bisnis berbasis rumah tangga”, ujar T. Farida Rachmawati menanggapi masalah tersebut.
Sementara itu H. Supariono menambahkan perlunya regulasi untuk mempermudah hidupnya bisnis dan usaha rumahan.
“Supaya regulasi dan perizinannya dimudahkan dan tidak dipersulit oleh Pemerintah Kota Depok”, ujar H. Supariyono.
Pada kesempatan selanjutnya, Wahyu, seorang pemerhati pendidikan, menyampaikan tentang perlunya penambahan jumlah sarana pendidikan di Kota Depok, terutama sekolah tingkat SMA.
“Banyak anak-anak sekolah yang cerdas, tapi karena sistem rayon, tidak mencukupi kuota, sehingga harus berkompetisi lebih keras untuk bisa mendapat pendidikan”, ujarnya.
T. Farida Rachmayanti yang berada di Komisi D DPRD Kota Depok memaparkan, bahwa persiapan PPDB tingkat SMA, pengaturan dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus mengadopsi kearifan lokal.
“Kebijakan zonasi pemerintah pusat harus disesuaikan untuk kebutuhan lokal setiap kecamatan”, ujarnya.
Di lain sisi, H. Supariono mengkritisi kebijakan kementerian dan pemerintah pusat yang menerapkan sistem zonasi yang mempersulit anak-anak berprestasi untuk sekolah di sekolah negeri di zonasi sesuai domisilinya.
Sementara itu kota Depok kurang fasilitas pendidikan, kebutuhan untuk fasilitas pendidikan 3,6%-4% setahun. Kesulitan mencari lahan, lahan dalam sengketa.
Bu Suryatih, dari Majelis Ta’lim Al-Istiqomah, Pondok Cina mempertanyakan kenapa di pondok cina tidak ada SMP dan SMA, namun yang banyak adalah Apartemen dan Mall, sehingga masyarakat pondok cina kesulitan mencari sekolah untuk putra dan putrinya.
“Saya menawarkan konsep 7-24, yaitu untuk mengoptimalkan sarana pendidikan untuk pendidikan 7 hari, 24 jam. Bangunan sekolah kelas pagi, dioptimalkan untuk siangnya”, ujar H. Supariyono menanggapi masalah kurangnya sarana pendidikan di Kota Depok.
Di kesempatan berikutnya, Didi Fachrur Rozi, seorang penanya dari komunitas pesantren, menyampaikan memfungsikan majelis ulama dan peran ulama akan dibawa kemana. Kedua, perlunya insentif untuk para guru-guru pembimbing agama, terutama guru mengaji.
“Kota Depok sangat menanti kehadiran ulama untuk membimbing generasi muda Kota Depok, diselenggarakan berkolaborasi dengan pondok pesantren, program pendidikan karakter dan rumah ibadah”, ujar T. Farida Rachmayanti menanggapi pertanyaan tersebut.
Bu Siti, seorang penggerak PKK di Tanah Baru, menyampaikan tentang sarana dan prasarana kota, yakni usulan perbaikan sarana jalan (aspal) yang belum terealisasi sepenuhnya. Di bidang ekonomi, ia mengkhawatirkan apakah usaha bisnis, nanti yang masuk dari asing akan berpotensi mematikan usaha masyarakat.
T. Farida Rachmayanti menanggapi, bahwa untuk menyelesaikan masalah transportasi kota Depok termasuk adalah usaha pelebaran di jalan utama kota untuk meminimalisir kemacetan.
H. Amri Yusro, bakal calon walikota yang hadir terlambat dalam diskusi juga memaparkan visi dan misinya yang terangkum dengan akronim SMART.
Diskusi yang diselenggarakan di Sekretariat DPC PKS Beji ini berjalan hangat dan interaktif.
