Depok – Polemik penghapusan program Universal Health Coverage (UHC) oleh Pemerintah Kota Depok kembali menuai kritik. Kali ini datang dari Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ela Dahlia.
Politisi PKS tersebut menilai keputusan menghapus UHC sebagai langkah tergesa-gesa dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang selama ini sangat bergantung pada program tersebut.
“Kebijakan ini jelas tidak pro kepada rakyat. UHC merupakan program unggulan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan sampai mendapat penghargaan dari pemerintah pusat,” ujar Ela, Selasa (3/2/2026).
Ela menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilainya masih memungkinkan untuk mempertahankan UHC. Ia menyebut adanya anggaran sekitar Rp60 miliar yang tidak terpakai akibat batalnya pembebasan lahan perluasan TPA Cipayung. Menurutnya, dana tersebut dapat dialokasikan untuk menjamin keberlanjutan program kesehatan warga.
Ia juga membandingkan Depok dengan Kota Bogor dan Bandung yang tetap mempertahankan UHC meski bantuan provinsi menurun drastis. Kota Bogor, misalnya, tetap menjalankan program tersebut dengan skema kerja sama bersama BPJS Kesehatan serta optimalisasi anggaran perubahan (ABT).
Lebih jauh, Ela mengkritik kebijakan penggantian UHC menjadi bantuan sosial berbasis desil 1–5 melalui dinas sosial. Ia menilai sistem tersebut masih menyisakan banyak persoalan akurasi data di lapangan, sehingga berpotensi membuat warga ekonomi bawah di desil 6–10 kehilangan akses layanan kesehatan.
“Alih-alih meningkatkan mutu layanan kesehatan, ini justru mundur. Banyak warga kelas bawah yang tidak masuk desil 1–5 tapi tetap kesulitan ketika harus dirawat,” tegasnya.
PKS menilai kebijakan ini perlu dievaluasi kembali agar jaminan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan di Kota Depok.
