Depok – Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meninjau lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Depok.
Lahan tersebut merupakan milik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dengan luas puluhan hektare yang dinilai strategis dan berpotensi menjadi solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Depok yang terus meningkat.
Maruarar menjelaskan pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan rumah yang lebih terjangkau melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Skema ini memungkinkan masyarakat memperoleh rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang relatif ringan.
“Dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, kami siapkan skema pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, dan cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan,” ujarnya.
Selain pembiayaan ringan, pemerintah juga akan memberikan dukungan tarif sosial untuk listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau bagi masyarakat.
Lokasi yang ditinjau memiliki luas sekitar 45 hektare, terdiri dari lahan milik Komdigi dan Radio Republik Indonesia. Kawasan tersebut juga dinilai strategis karena dekat dengan transportasi publik seperti Stasiun Depok Lama serta Terminal Depok Margonda.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyebut kebutuhan hunian di Kota Depok masih cukup tinggi.
Menurutnya, diperkirakan sekitar 170 ribu warga Depok saat ini belum memiliki rumah. Pemerintah Kota Depok pun menyatakan siap mendukung rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk dalam proses perizinan agar proyek bisa segera direalisasikan.
