Depok (22/04/2026) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi strategis terkait proyeksi kebutuhan logistik dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi isu kebutuhan 19.000 ekor sapi, Dadan menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah sebuah simulasi matematis dan bukan merupakan mandat kebutuhan harian yang bersifat kaku.
Klarifikasi ini disampaikan usai peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/04/26), guna meredam spekulasi pasar terkait tekanan konsumsi daging nasional.
Simulasi vs Realitas Operasional
Dadan menjelaskan bahwa angka 19.000 ekor sapi muncul dari pengandaian jika seluruh SPPG di Indonesia secara serentak menyajikan menu berbahan dasar daging sapi. Dalam hitungan teknis, satu SPPG membutuhkan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging untuk satu kali proses masak, yang setara dengan bobot daging dari satu ekor sapi.
“Ini adalah kalkulasi jika kita memerintahkan seluruh satuan pelayanan untuk memasak sapi di hari yang sama. Namun, pada praktiknya, menu yang disediakan sangat beragam, mulai dari telur, ayam, hingga ikan,” papar Dadan.
Mitigasi Lonjakan Harga Pasar
Pelajaran berharga diambil BGN dari peristiwa peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada Oktober lalu. Saat itu, penyediaan menu telur bagi 36 juta penerima manfaat dalam satu hari memicu lonjakan harga telur hingga Rp3.000 di pasar akibat permintaan masif sebesar 2.200 ton.
Untuk menghindari distorsi harga serupa, BGN secara resmi memutuskan untuk tidak menerapkan menu seragam secara nasional. Strategi ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat makro.
“Jika kami memerintahkan menu nasional yang seragam, tekanan terhadap konsumsi komoditas tertentu akan sangat tinggi dan memicu inflasi harga. Kami ingin menghindari hal tersebut,” tegasnya.
Pemberdayaan Potensi Lokal
Sebagai solusi, BGN memilih pendekatan fleksibel dengan berbasis pada kearifan lokal dan ketersediaan sumber daya daerah. Pendekatan ini memiliki dua fungsi utama:
-
Stabilitas Fiskal: Mengurangi tekanan permintaan pada satu jenis komoditas tertentu di pasar nasional.
-
Ekonomi Regional: Memberdayakan peternak dan petani lokal sesuai dengan preferensi masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kami mengedepankan pemberdayaan potensi lokal agar tekanan konsumsi terdistribusi secara merata. Dengan menyesuaikan kesukaan masyarakat di tiap daerah, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki gizi, tetapi juga menjaga ekosistem ekonomi rakyat tetap sehat,” pungkas Dadan.
Melalui kebijakan ini, Badan Gizi Nasional berupaya memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis berjalan beriringan dengan stabilitas harga bahan pokok, tanpa membebani daya beli masyarakat luas.
