Depok (14/04/2026) – Pemerintah Kota Depok menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Serbaguna Lantai 10, Gedung Dibaleka II, Selasa (14/04/27). Dalam keynote speech-nya, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, S.T., M.A.P., menekankan pentingnya sinergi antara data teknokratik, aspirasi masyarakat, dan kebijakan politis untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Depok Dr. H. Supian Suri, Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, serta perwakilan BPS RI dan BPS Jawa Barat. Kehadiran otoritas statistik ini diapresiasi oleh DPRD sebagai langkah untuk memastikan pembangunan di Depok berbasis data yang akurat.
Empat Pilar Urusan Prioritas DPRD Depok
Ade Supriyatna memaparkan pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan melalui empat komisi utama sebagai fondasi pembangunan tahun 2027:
1. Tata Kelola dan Pelayanan Publik (Komisi A) DPRD mendorong penguatan Good Governance melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja OPD. Fokus utama lainnya adalah penerapan merit system dalam manajemen ASN untuk mengedepankan profesionalisme di atas kepentingan politik. “Kami mengapresiasi respons cepat Pemkot terhadap keluhan warga di media sosial, namun integrasi layanan digital dan pengaduan resmi melalui kanal Laporgo.id harus terus dioptimalkan,” ujar Ade.
2. Ekonomi dan Pendapatan (Komisi B) Fokus pada ketahanan pangan melalui urban farming dan stabilitas harga. DPRD mendorong penguatan BUMD Pasar yang terintegrasi dengan sektor pangan sebagai instrumen pengendali inflasi sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi.
3. Infrastruktur dan Lingkungan (Komisi C) Isu krusial yang diangkat adalah percepatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi korban musibah dan penanganan sampah terpadu di TPA Cipayung melalui kerja sama sektor swasta. Ade juga menyoroti pentingnya revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi ganda sebagai kantung air (parkir air) untuk mitigasi banjir.
4. SDM dan Perlindungan Sosial (Komisi D) DPRD menegaskan komitmen keberlanjutan layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) serta pemutakhiran data kemiskinan agar penyaluran bansos tepat sasaran. Selain itu, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Komitmen Menjaga Amanah dan Janji Kampanye
Menutup sambutannya, Ade Supriyatna menekankan bahwa meskipun terdapat berbagai kepentingan politik di dalam 50 anggota DPRD, tujuan akhirnya adalah kebahagiaan warga Depok. Ia menegaskan peran DPRD dalam mengontrol jalannya pemerintahan sebagai bentuk menjaga amanah.
“Kami mendukung Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk merealisasikan janji-janji pembangunannya. Fungsi kontrol kami jalankan demi memastikan semua janji itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ade mengakhiri pidatonya dengan sebuah pantun yang mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja secara sistematis demi kemajuan kota:
“Menanti senja di Taman Secawan, ditemani kopi dan pisang keju. Selamat bekerja melaksanakan pembangunan, bekerja rapi untuk Depok maju.”
