DEPOK (08/06/2026) – Akselerasi dalam mewujudkan visi Kota Depok yang sehat dinilai tidak dapat bertumpu pada kinerja satu instansi dinas ataupun satu kelompok semata. Diperlukan jalinan kemitraan dan kerja sama taktis lintas sektor yang melibatkan jajaran perangkat daerah, pihak kecamatan, hingga partisipasi aktif elemen masyarakat agar pemenuhan berbagai indikator Kota Sehat dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Depok, Siti Barkah Hasanah—yang akrab disapa Cing Ikah—saat memimpin jalannya agenda rapat koordinasi (Rakor) Kota Sehat yang berpusat di Ruang Edelwis Lantai 5, Balai Kota Depok, Senin (08/06/26). Otoritas melayangkan apresiasi mendalam atas komitmen tanggung jawab serta iklim kolaborasi yang selama ini telah dibangun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak kecamatan, mengingat status lingkungan yang sehat tidak muncul secara instan, melainkan lahir dari integrasi program kerja yang dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.
Cing Ikah membeberkan bahwa parameter penilaian Kota Sehat bersifat sangat kompleks serta saling berikatan satu sama lain, sehingga rapor akhir keberhasilannya akan ikut terdampak apabila terdapat salah satu sektor dinas yang belum optimal dalam meng-cover indikator kedinasan tertentu. Menyahuti dinamika tersebut, Wali Kota Depok, Supian Suri, turut menitipkan pesan instruksi agar orientasi utama dari kebijakan Kota Sehat ini benar-benar dikonversikan pada ranah pelayanan riil yang dirasakan langsung oleh warga, khususnya seputar kemudahan akses jaminan kesehatan BPJS serta pemenuhan kebutuhan dasar medis masyarakat luas agar tidak ada satu pun warga yang luput dari jangkauan perawatan. Guna memperkuat struktur koordinasi, Pemerintah Kota Depok dijadwalkan bakal melantik jajaran fungsionaris Forum Kota Sehat secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan pada periode bulan Juni ini, sehingga para camat diinstruksikan untuk segera merapikan kelengkapan berkas administrasi penunjang yang diperlukan.
Lebih lanjut, pemetaan terhadap kendala lapangan serta perumusan solusi taktis yang terintegrasi harus terus dipertajam oleh seluruh pemangku kepentingan. Manajemen daerah menggarisbawahi bahwa capaian prestasi maupun piagam penghargaan bukanlah tujuan akhir dari gerakan ini, melainkan esensi utamanya adalah hadirnya tata kelola pelayanan publik yang hebat, prima, dan luar biasa bagi seluruh warga Depok. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, fokus perhatian juga diarahkan pada penguatan kelembagaan Posyandu melalui implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang saat ini tengah masif dikembangkan. Refungsionalisasi Posyandu 6 SPM ini diproyeksikan tidak hanya sebatas menjadi pos klinis kesehatan semata, melainkan wajib dioptimalkan sebagai ruang interaksi sosial tempat warga menyampaikan curahan hati, aspirasi, serta pelaporan kebutuhan riil lingkungan demi mewujudkan Kota Depok yang semakin sehat, kondusif, dan nyaman untuk ditempati.
