DEPOK (12/06/2026) – Aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah di Kota Depok kini menjadi sorotan tajam menyusul tingginya ketimpangan antara jumlah lulusan dengan daya tampung sekolah negeri. Berdasarkan data hasil rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2026 di sektor pendidikan, dari sekitar 32.000 total kelulusan siswa SD negeri maupun swasta, infrastruktur SMP negeri yang ada di Kota Depok saat ini dilaporkan hanya mampu mengakomodasi sebanyak 11.012 siswa baru untuk jalur Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Guna menyiasati defisit kuota yang masif tersebut, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk melahirkan terobosan kebijakan baru demi merealisasikan komitmen daerah agar tidak ada satu pun anak di Depok yang putus sekolah akibat terkendala biaya atau daya tampung.
Ade Firmansyah memaparkan bahwa Pemkot Depok sebenarnya telah menggulirkan program jaring pengaman berupa Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) dengan alokasi kuota mencapai 5.000 siswa pada tahun ini. Namun, merujuk pada evaluasi dan pengalaman tahun lalu, program ini dinilai kurang efektif lantaran dari total 5.000 kuota yang disediakan, hanya ada 2.472 siswa yang berminat mendaftar masuk ke sekolah-sekolah RSSG tersebut. Anggota legislatif ini membeberkan bahwa salah satu pemicu utama rendahnya serapan kuota tersebut adalah masalah aksesibilitas geografis yang terlampau jauh menuju lokasi sekolah mitra RSSG, sehingga membebani warga kurang mampu dari segi biaya transportasi harian.
Sebagai contoh konkret di lapangan, Ade menunjuk kondisi di Kecamatan Tapos yang memiliki tiga sekolah RSSG, yakni SMP Asolihin di Kampung Setu, serta dua SMP lainnya yang masing-masing berlokasi di Kebayunan dan Cimpaeun. Secara pemetaan wilayah, terdapat dua kelurahan di Kecamatan Tapos, yakni Sukamaju Baru dan Jatijajar, yang hingga kini belum memiliki fasilitas SMP negeri sama sekali. Akibatnya, warga kurang mampu di kedua kelurahan tersebut kesulitan untuk menjangkau lokasi sekolah RSSG yang tersedia karena letaknya yang terlampau jauh, sehingga mereka enggan memilih opsi sekolah gratis tersebut.
Menyikapi kebuntuan teknis ini, Ade mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kota Depok segera melakukan intervensi anggaran khusus untuk menyelamatkan para siswa dari jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu yang tidak lolos ke sekolah negeri sekaligus tidak terakomodasi oleh program RSSG. Skema yang ditawarkan adalah dengan melibatkan sekolah swasta non-RSSG yang lokasinya berada di lingkungan terdekat dari tempat tinggal siswa, dengan kuota berkisar antara 5 hingga 10 persen dari total daya tampung sekolah tersebut. Melalui formula ini, Pemkot Depok diharapkan dapat menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa afirmasi yang diterima di sekolah swasta terdekat tersebut guna menutup biaya operasional mereka.
Lebih jauh, politisi PKS ini menjabarkan hitungan subsidi yang bisa diterapkan, di mana saat ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp3 juta per siswa per tahun atau setara dengan Rp250 ribu per bulan. Dinas Pendidikan diminta segera membangun kerja sama agar sekolah swasta non-RSSG di tiap kelurahan—yang nota bene memiliki tarif bulanan normal di atas Rp400 ribu—mau membuka pintu bagi jalur afirmasi dengan batasan biaya pendidikan Rp250 ribu per bulan yang diintervensi langsung oleh dinas terkait. Langkah taktis ini dinilai sebagai bentuk nyata dari kehadiran negara, karena jaminan hak pendidikan anak tidak hanya sebatas menyediakan kursi di sekolah, melainkan juga memastikan kursi tersebut benar-benar dapat dijangkau dan diakses secara mudah, terjangkau, dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Depok.
