DEPOK (02/06/2026) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengintensifkan draf pengawasan intervensi pangan nasional melalui penguatan koordinasi struktural. Langkah taktis ini dimanifestasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Terpadu Tingkat Kota Depok guna memastikan akurasi implementasi, standardisasi mutu, dan kelancaran rantai pasok program di lapangan.
Komitmen tersebut dipertajam melalui pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) bilateral yang mempertemukan jajaran Satgas internal dengan Koordinator Wilayah (Korwil) serta Koordinator Kecamatan (Korcam) Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Depok. Forum evaluasi ini digelar di Ruang Bougenvile, Gedung Balai Kota Depok, Selasa (02/06) kemarin.
Sinergitas Antar-Lembaga Demi Presisi Target Nasional
Ketua Satgas Percepatan MBG Terpadu Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan momentum krusial untuk menyinkronkan ritme kerja antara Satgas daerah dan institusi BGN. Hal ini ditujukan agar program strategis nasional tersebut dapat terealisasi secara presisi sesuai dengan target sasaran yang telah digariskan pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi jalinan komunikasi dan kerja sama taktis yang sejauh ini telah ditunjukkan oleh rekan-rekan BGN dalam mengawal draf penyelenggaraan program MBG di wilayah Kota Depok,” urai Chandra.
Secara regulasi, Chandra memaparkan bahwa Satgas MBG mengemban fungsi pengawasan (monitoring) serta pengendalian operasional secara berkala. Fungsi kontrol ini mencakup kepastian ketepatan sasaran penerima manfaat, baku mutu kandungan gizi, hingga pemenuhan linimasa (timeline) distribusi pangan.
Dua Stimulus Utama: Peningkatan Kualitas SDM dan Multiplier Effect Ekonomi
Eksekutif memproyeksikan bahwa jaminan pasokan makanan bergizi ini mengincar dua target output strategis yang berdampak luas bagi kemajuan daerah:
-
Klaster Kesehatan: Memperbaiki indeks pemenuhan gizi masyarakat sipil secara berkelanjutan. Intervensi ini tidak hanya menyasar kelompok pelajar (anak didik), melainkan juga diplot untuk menyentuh klaster masyarakat rentan lainnya agar dapat tumbuh sehat dan produktif.
-
Klaster Ekonomi (Multiplier Effect): Menstimulus perputaran arus uang dan mendorong kurva pertumbuhan ekonomi lokal di sektor riil melalui optimalisasi rantai pasok komoditas bahan pangan daerah.
“Kami wajib memastikan proyek besar ini menyajikan dampak konkret bagi masyarakat Depok, baik dari sisi ketahanan fisik maupun stimulus ekonomi daerah,” jelas Chandra.
Mitigasi Risiko Keamanan Pangan pada 200 Dapur Satuan Pelayanan
Berdasarkan draf pemetaan infrastruktur logistik, Kota Depok saat ini telah mengaktivasi sedikitnya 200 unit dapur layanan MBG. Jaringan dapur yang dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut memiliki jangkauan makro yang mencakup seluruh institusi sekolah di wilayah Kota Depok.
Standardisasi Operasional SPPG: Mengingat peran vital SPPG sebagai hulu produksi makanan bagi para pelajar dan kelompok rentan, variabel keamanan pangan (food safety) ditempatkan sebagai prioritas tertinggi yang tidak dapat ditoleransi.
Guna memastikan kepatuhan prosedur di tingkat lapangan, Satgas MBG Kota Depok mengonfirmasi telah melancarkan operasi inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik SPPG. Langkah represif-preventif ini diambil untuk memeriksa secara langsung higienitas dapur, proses pengolahan, hingga kelayakan menu yang akan disajikan.
“Satgas akan terus memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan logistik program. Namun, kami juga menempatkan fungsi pengawasan mutu, aspek higienitas, serta manajemen mitigasi risiko pada kasta tertinggi demi memastikan program ini berjalan optimal tanpa cacat prosedur,” pungkas Chandra.
