DEPOK (05/06/2026) – Pemerintah Republik Indonesia bersama Uni Eropa sepakat untuk memacu percepatan penyelesaian draf perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Langkah strategis ini ditempuh guna memperlebar penetrasi akses pasar, mendongkrak volume perdagangan bilateral, sekaligus memperkokoh fondasi kerja sama investasi di antara kedua kawasan. Dalam forum bilateral yang digelar di sela-sela agenda Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, melangsungkan draf pembahasan intensif bersama Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic. Pertemuan tersebut secara khusus memitigasi serta merumuskan langkah-langkah taktis guna memastikan seluruh proses ratifikasi dokumen IEU-CEPA dapat rampung sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni pada semester II tahun 2026, sehingga fase implementasi riil di lapangan dapat langsung digulirkan pada awal tahun 2027.
Guna menjaga agar linimasa ratifikasi tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, kedua belah pihak berkomitmen penuh untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan regulasi yang diperlukan. Momentum penguatan kerja sama ini juga mencakup draf persiapan teknis menjelang rencana kunjungan kenegaraan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, bersama Maros Sefcovic ke Jakarta dalam waktu dekat. Urgensi penyelesaian ratifikasi ini diposisikan sebagai prioritas utama mengingat IEU-CEPA memegang peran krusial sebagai instrumen penggerak ekonomi, sehingga draf manfaat dari klausul perjanjian tersebut dapat segera diabsorpsi dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha dari kedua belah pihak.
Secara teknis, salah satu keunggulan utama dari realisasi IEU-CEPA ini adalah adanya kebijakan penghapusan tarif perdagangan yang mencakup sekitar 98 persen pos tarif yang ada. Bagi sektor ekspor Indonesia, konsensus ini menjadi angin segar karena membuka peluang penetrasi pasar Eropa yang jauh lebih masif melalui fasilitas tarif nol persen untuk mayoritas komoditas unggulan domestik. Intervensi kebijakan ini diproyeksikan bakal mendongkrak secara drastis daya saing produk lokal di pasar Uni Eropa serta menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan neraca ekspor nasional.
Di samping pembahasan mengenai draf IEU-CEPA, diplomasi ekonomi ini juga memperluas cakupan bahasannya pada draf program Global Gateway milik Uni Eropa. Program ini diarahkan untuk menyokong pendanaan berbagai proyek strategis, termasuk penetapan investasi dan pengembangan sektor mineral kritis. Sektor mineral strategis ini dinilai memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan mengingat Pemerintah Indonesia tengah gencar mengakselerasi program hilirisasi sumber daya alam demi mendongkrak nilai tambah domestik. Di sisi lain, Uni Eropa memerlukan kepastian pasokan mineral kritis secara berkelanjutan untuk menopang agenda transisi energi serta ekspansi industri teknologi hijau mereka. Pertemuan di Brussel ini pada akhirnya mempertegas kembali visi bersama Indonesia dan Uni Eropa untuk membangun kemitraan ekonomi yang setara dan saling menguntungkan, di mana ketukan palu ratifikasi pada akhir 2026 nanti akan menjadi tonggak sejarah penting menuju pemberlakuan penuh perjanjian pada awal 2027.
