DEPOK (05/06/2026) – Istana Kepresidenan bergerak cepat mengurai sumbatan administratif diplomasi internasional. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menerima dokumen Letter of Credence atau surat kepercayaan secara kolektif dari 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Agenda sakral yang menjadi penanda keabsahan yuridis penugasan korps diplomatik asing di Indonesia ini akan dieksekusi pada Senin, 8 Juni 2026 mendatang.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa penentuan linimasa (timeline) kerja penyerahan surat kepercayaan sengaja dipadatkan pada hari yang sama dengan agenda pelantikan pejabat negara. Langkah ini diambil demi mengedepankan asas efisiensi waktu operasional kepala negara.
“Guna mencapai efektivitas kinerja, draf penyerahan dokumen credential oleh para dubes kita rencanakan bergulir di hari yang sama, Senin, 8 Juni 2026. Namun, secara tata ruang dan forum seremonialnya tentu dipisahkan dengan agenda pelantikan,” urai Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (04/06) malam.
Periodisasi Skema Penyerahan Berkas Diplomatik secara Bertahap
Sebelumnya, Presiden Prabowo tercatat pernah menerima penyerahan instrumen diplomatik serupa dari 12 Dubes LBBP pada Jumat, 7 November 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa penyerahan dokumen pelengkap jabatan ini memang dikonsep secara bertahap, menyesuaikan dengan fluktuasi waktu kedatangan masing-masing perwakilan negara asing ke tanah air.
“Pada periode November 2025 lalu, seluruh draf credential yang berstatus tertunda (pending) telah dituntaskan penyerahannya. Akumulasi yang ada saat ini merupakan kalkulasi dari proses kedatangan para dubes yang bergerak bertahap terhitung sejak November hingga sekarang,” jelas Menlu Sugiono.
Meskipun terdapat jeda waktu tunggu penyerahan dokumen ke tangan Presiden, Menlu Sugiono menjamin arsitektur hubungan bilateral serta komitmen kerja sama internasional Indonesia sama sekali tidak mengalami stagnasi. Hubungan komunikasi dan urusan keprotokoleran tetap berjalan adaptif. Menlu mengonfirmasi dirinya telah melancarkan pendekatan persuasif dengan mayoritas calon dubes tersebut secara informal.
Sorotan Reputasi dan Dampak Penundaan Berkas Jabatan
Isu tertundanya penyerahan surat kepercayaan ini sempat mencuat ke ruang publik pasca-adanya catatan kritis dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Melalui draf pernyataan resmi di akun media sosial X miliknya, Dino mengungkapkan adanya draf penumpukan berkas tugas 17 calon dubes asing yang tertahan di Jakarta tanpa kejelasan waktu audiensi kepresidenan.
Draf Analisis Dampak Yuridis Diplomasi:
Berdasarkan draf investigasi protokoler, sejumlah dubes asing dilaporkan telah terkatung-katung menunggu jadwal resmi Istana selama enam hingga delapan bulan. Selama dokumen Letter of Credence belum diserahkan langsung kepada Presiden selaku kepala negara, secara hukum internasional para dubes tersebut berstatus pasif dan dilarang mengeksekusi tugas kedinasan maupun menjalankan fungsi diplomatik formal di Indonesia.
Dino mengingatkan bahwa draf penundaan yang terlalu berlarut-larut berisiko mendistorsi reputasi diplomatik Indonesia di mata global dan memberikan impresi yang kurang baik bagi negara-negara mitra strategis, terutama pada klaster kawasan ASEAN.
“Tanpa ada tendensi menyalahkan draf kerja pihak manapun, masalah ini mutlak harus segera diselesaikan secara tuntas oleh pihak Istana. Ini merupakan variabel krusial yang menyangkut marwah dan reputasi hubungan luar negeri kita,” pungkas Dino dalam draf catatannya.
