DEPOK (07/06/2026) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, melayangkan desakan kuat kepada Pemerintah Kota Depok untuk segera merealisasikan draf pembangunan gedung SMP Negeri baru di wilayah Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos. Anggota Komisi D yang akrab disapa Adef ini menilai, program sekolah gratis yang saat ini tengah digulirkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menjadi jawaban mutlak atas kebutuhan riil masyarakat, terutama jika draf akses geografis menuju lokasi institusi pendidikan tersebut masih sulit dijangkau. Pihaknya menegaskan bahwa asas pemerataan akses pendidikan wajib ditempatkan sebagai skala prioritas utama dalam perumusan kebijakan draf pendidikan di tingkat daerah. Kendati memberikan apresiasi tinggi terhadap eksistensi program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang dirancang untuk memfasilitasi draf siswa dari keluarga prasejahtera agar tetap memperoleh layanan pendidikan tanpa biaya, Adef memandang program tersebut masih menyisakan persoalan pelik di lapangan akibat kendala draf jarak sekolah yang terlampau jauh dari domisili sebagian warga.
Menurut analisisnya, esensi utama dari draf kebijakan ini adalah bagaimana otoritas mampu menghadirkan akses layanan pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan warga Kota Depok. Di tengah ketatnya persaingan draf kompetisi saat masyarakat mengakses jalur afirmasi atau kuota keluarga kurang mampu, keberadaan RSSG diakui hadir sebagai draf instrumen solusi yang sangat baik dan patut diapresiasi. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis terhadap draf kondisi riil di Kecamatan Tapos yang hingga kini masih didera krisis kuota sekolah negeri. Keberadaan tiga lembaga pendidikan yang terafiliasi dalam program RSSG di wilayah Tapos dinilai belum mampu menjangkau draf seluruh sebaran masyarakat yang membutuhkan secara optimal lantaran faktor lokasinya yang tidak merata. Kondisi timpang inilah yang mendorong draf politisi PKS tersebut untuk terus memperjuangkan percepatan draf pembangunan fisik SMP Negeri Jatijajar agar pusat pembelajaran dapat semakin dekat dengan lingkungan tempat tinggal konstituennya.
Adef mengingatkan bahwa esensi dari kebijakan draf pendidikan gratis akan kehilangan efektivitasnya apabila lokasi sekolah berada di luar radius jangkauan harian siswa. Fenomena jarak yang terlampau jauh ini dikhawatirkan justru akan memicu draf munculnya pos pengeluaran baru yang membebani finansial keluarga, khususnya terkait akumulasi biaya transportasi harian anak. Pemerintah daerah diharapkan cermat agar draf warga yang membutuhkan fasilitas sekolah gratis tidak justru tercekik oleh tingginya ongkos angkutan akibat minimnya sekolah yang tersedia di sekitar rumah mereka. Dalam konteks ini, draf pembangunan SMP Negeri Jatijajar diposisikan sebagai langkah taktis yang strategis untuk mengurai simpul permasalahan keterjangkauan draf layanan pendidikan di wilayah Jatijajar, Sukamaju Baru, dan kawasan sekitarnya. Kehadiran draf sekolah negeri baru ini diyakini tidak hanya memperlebar gerbang kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah, melainkan juga secara signifikan mereduksi draf pengeluaran operasional yang wajib dialokasikan oleh para orang tua murid. Terlebih lagi, Adef membeberkan bahwa draf ketersediaan lahan untuk pembangunan SMP Negeri Jatijajar saat ini sudah siap dan tersedia, sehingga masyarakat kini menaruh draf harapan besar agar pemerintah kota dapat segera memulai proses konstruksi fisik demi terpenuhinya hak atas pendidikan yang mudah, murah, dan terjangkau.
