DEPOK (02/07/2026) – Satu lagi catatan emas diukir oleh lini birokrasi Kota Belimbing dalam hal tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat nasional. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Depok resmi dinobatkan sebagai daerah setingkat kota pertama di Indonesia yang berhasil meraih predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Otoritas pusat melayangkan apresiasi tinggi lantaran yurisdiksi Depok dinilai sukses memenuhi kelengkapan atribut secara paripurna pada lima parameter penilaian utama guna mengunci tingkat kematangan Level 3. Keberhasilan menyabet status prestisius ini dipastikan setelah LKPP merampungkan verifikasi ketat terhadap portofolio dokumen bukti dukung pada platform Sistem Informasi UKPBJ (SIUKPBJ), yang berkelanjutan dengan serangkaian proses audit berlapis baik secara daring maupun peninjauan lapangan secara luring.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Depok, Indah Lestari Dewi, melayangkan rasa syukurnya atas pencapaian kolektif yang diklaim sebagai buah dari sinergi lintas sektoral tersebut pada Kamis, 2 Juli 2026. Indah menegaskan bahwa lompatan status menuju Level 3 atau Proaktif ini mengindikasikan bahwa standardisasi baku yang ditetapkan LKPP tidak sekadar menggugurkan kewajiban di atas lembar administrasi formal, melainkan telah terinternalisasi secara operasional dalam ritme kerja harian seluruh aparatur. Penguatan kapabilitas sistem ini dipandang sebagai instrumen vital dalam memformulasikan iklim pengadaan komoditas dan jasa pemerintah yang jauh lebih efektif, profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan hukum.
Melalui transformasi kelembagaan ini, peran strategis UKPBJ Kota Depok kini tidak lagi terjebak pada fungsi konvensional sebagai pelaksana teknis pemilihan vendor atau penyedia jasa semata. Lembaga ini telah memperlebar jangkar keterlibatannya secara aktif di sepanjang siklus pengadaan, yang merentang sejak fase perencanaan awal, pendampingan yurisprudensi kontrak, pemberian ruang konsultasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD), hingga penggalakan program bimbingan teknis terpadu demi mendongkrak indeks kompetensi sumber daya manusia di internal pemerintahan. Guna mengamankan predikat PKP-BJ Proaktif, terdapat lima indikator absolut yang wajib dipenuhi, yang meliputi pencapaian kematangan Level 3, optimalisasi keterisian Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JF PPBJ), pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), signifikansi dampak layanan berbasis asas ekonomi, serta raihan positif pada Survei Penilaian Integritas (SPI) atau persepsi antikorupsi.
Berdasarkan lembar evaluasi objektif, UKPBJ Kota Depok berhasil membukukan angka ITKP Tahun Anggaran 2025 di posisi 88,71 yang masuk dalam zona klasifikasi baik. Di sisi lain, potret kepuasan publik memperlihatkan angka yang menggembirakan di mana 58,02 persen responden dari kalangan pemangku kepentingan mengonfirmasi bahwa ekosistem layanan UKPBJ memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kelancaran roda birokrasi di Kota Depok. Pihak manajemen berharap raihan monumental ini mampu mengeskalasi motivasi internal seluruh personel untuk memperketat pendampingan preventif bagi instansi kedinasan. Menatap target jangka panjang, Depok berkomitmen untuk terus memacu pembenahan struktural secara kontinu guna menembus level predikat tertinggi berikutnya, yakni PKP-BJ Strategis hingga menuju kasta Unggul sesuai dengan peta jalan yang dicanangkan oleh LKPP.
