DEPOK (03/07/2026) – Langkah strategis Jakarta dalam merambah panggung integrasi ekonomi global kini memasuki babak baru yang kian progresif. Di tengah ambisi merealisasikan visi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia terus mempercepat proses aksesi untuk masuk menjadi bagian dari kemitraan komprehensif Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Langkah multinasional ini diproyeksikan sebagai katalis utama dalam meruntuhkan hambatan tarif, memperluas diversifikasi pasar ekspor, serta mengunci posisi tawar Indonesia di dalam arsitektur rantai pasok global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menguraikan bahwa sebagian besar standardisasi regulasi dalam CPTPP sejatinya telah selaras dengan komitmen internasional yang diadopsi Indonesia pada forum RCEP, WTO, ASEAN, hingga proses aksesi OECD. Dengan basis hukum yang relatif sepadan, pemerintah kini hanya berfokus pada harmonisasi sejumlah undang-undang domestik penunjang demi memenuhi standardisasi tinggi yang dipatok oleh blok dagang tersebut.
Airlangga memaparkan bahwa momentum penting keterlibatan Indonesia terkonfirmasi resmi dalam Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang dihelat secara virtual pada 26 Juni 2026. Forum para menteri tersebut menelurkan konsensus untuk memulai diskusi persiapan bersama dengan tiga negara aspiran baru, yakni Filipina, Indonesia, dan Uni Emirat Arab (UEA). Fase ini menjadi batu pijakan krusial yang mendahului pembentukan Accession Working Group (AWG) sebelum negara kandidat resmi disahkan sebagai anggota penuh. Sebagai salah satu blok perdagangan paling elite di dunia, CPTPP saat ini dihuni oleh 12 negara maju dan berkembang seperti Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko. Secara agregat, koalisi ekonomi ini menguasai hampir 15 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan membawahi ceruk pasar raksasa yang mencakup hampir 600 juta penduduk bumi.
Di balik akselerasi di tingkat multilateral, posisi tawar Indonesia kian solid berkat sokongan diplomatik dari London. Konsistensi dukungan Inggris terekam nyata lewat penandatanganan kesepakatan Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) yang diteken oleh Menko Airlangga bersama Secretary of State for Business and Trade Inggris, Peter Kyle, pada 19 Januari 2026 awal tahun ini. Kerja sama bilateral tersebut bertindak sebagai cetak biru taktis penguatan investasi sekaligus penegasan komitmen Inggris untuk mengawal proses aplikasi Indonesia di CPTPP. Di samping itu, Jakarta juga telah merampungkan penyelarasan regulasi internal pada 22 bab ketentuan traktat serta telah menyerahkan dokumen kuesioner resmi kepada Pemerintah Selandia Baru selaku negara penaruh (depository country) sejak 12 Mei 2025 silam, demi mengejar target keanggotaan penuh pada tahun 2027 mendatang.
Kendati memprioritaskan integrasi multilateral lewat CPTPP yang menjanjikan transparansi dan kepastian hukum dagang modern, Indonesia tetap bersikap pragmatis dengan membuka peluang negosiasi Bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan Inggris sebagai opsi alternatif seandainya perundingan kolektif memerlukan waktu yang panjang. Manfaat komersial dari keanggotaan ini dipastikan bakal langsung menyentuh para pelaku usaha lokal melalui simplifikasi birokrasi kepabeanan, modernisasi klausul perdagangan digital, jaminan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta penerapan asas rules of origin yang mempermudah integrasi manufaktur antar-negara anggota. Sementara bagi konsumen domestik, persaingan sehat ini bakal menghadirkan variasi produk berkualitas tinggi dengan banderol harga yang jauh lebih kompetitif di pasar lokal.
Selaras dengan garis haluan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, agenda aksesi ini sekaligus dimanfaatkan sebagai stimulus untuk memacu reformasi birokrasi struktural dan penyederhanaan iklim regulasi nasional guna mempermudah lanskap bisnis di tanah air, termasuk memberikan proteksi bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di luar urusan perdagangan komoditas, kemitraan strategis EGP dengan Inggris turut meluas pada pilar ekonomi masa depan, seperti pengembangan industri semikonduktor, transfer teknologi energi bersih, digitalisasi ekonomi, hingga program penguatan kapasitas SDM. London bahkan turut memberikan asistensi teknis dan dialog kebijakan berkala guna menyokong langkah Indonesia memenuhi standar internasional menuju keanggotaan OECD. Berbekal status sebagai kekuatan ekonomi terbesar sekaligus satu-satunya representasi negara G20 di kawasan Asia Tenggara, Indonesia optimis kehadirannya di lingkaran CPTPP tidak sekadar mengikuti jejak Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura, melainkan mampu menggeser dinamika kekuatan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik ke arah yang lebih menguntungkan bagi kepentingan nasional.
