Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 tahun ini menjadi momen bersejarah bagi gerakan tani Indonesia. Untuk pertama kalinya di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menegaskan desakan agar reforma agraria sejati segera dijalankan.
Bagi SPI, reforma agraria sejati adalah kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Karena itu, enam tuntutan utama pun disampaikan:
-
Penyelesaian konflik agraria yang dihadapi petani, termasuk anggota SPI, dengan cara yang adil, tanpa kekerasan maupun kriminalisasi.
-
Redistribusi tanah dari perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
-
Revisi Perpres No. 62/2023 tentang Percepatan Reforma Agraria agar lebih selaras dengan agenda kedaulatan pangan dan kesejahteraan desa.
-
Perubahan regulasi: revisi UU Pangan, UU Kehutanan, UU Koperasi, serta mendorong lahirnya UU Masyarakat Adat untuk memperkuat posisi petani.
-
Pencabutan UU Cipta Kerja karena terbukti memperlebar ketimpangan agraria, meningkatkan impor pangan, serta merugikan sektor pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
-
Pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk menjamin keberlanjutan serta implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa reforma agraria sejati sebenarnya sudah tercantum dalam Asta Cita pemerintah. Namun, hingga kini belum terlihat langkah nyata untuk melaksanakannya.
“Ini saatnya Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politik. Agenda ini bukan lagi sekadar janji, melainkan kebutuhan mendesak,” ujar Henry.
Data Badan Pertanahan Nasional memperkuat urgensi tersebut. Rasio gini penguasaan tanah berada di angka 0,58—menunjukkan ketimpangan serius. Jumlah petani gurem pun kian meningkat. Anggota SPI sendiri menghadapi konflik agraria mencakup 118.792 kepala keluarga dengan luasan 537.062 hektare, berhadapan dengan perusahaan maupun institusi negara.
Dari sisi ekonomi, Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menekankan bahwa reforma agraria sejati bukan hanya soal keadilan sosial. Distribusi tanah yang adil akan memperkuat basis produksi pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor, menjaga devisa, sekaligus menopang stabilitas ekonomi negara.
“Partai Buruh berdiri bersama petani. Janji reforma agraria dalam Asta Cita harus diwujudkan. Presiden Prabowo punya kesempatan bersejarah untuk membuktikan keberanian politiknya. Tanah untuk petani adalah syarat mutlak bagi kedaulatan pangan,” tegas Said Iqbal.
SPI dan Partai Buruh menegaskan, perjuangan reforma agraria sejati tidak boleh lagi ditunda. Momentum Hari Tani Nasional ke-65 harus menjadi titik balik: pemerintah berpihak pada rakyat, bukan pada oligarki tanah.
Reforma agraria sejati adalah jalan menuju kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan Indonesia yang berdaulat.
Hormat kami,
Said Iqbal
Presiden KSPI & Partai Buruh
