Depok (02/12/2025) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, secara tegas memposisikan penguatan ketahanan siber sebagai pilar fundamental dalam transformasi digital nasional. Rini menilai, tanpa fondasi keamanan yang kokoh, digitalisasi—yang berperan sebagai enabler utama—tidak dapat menjamin stabilitas dan kepercayaan layanan publik.
Hal ini disampaikan Rini saat memberikan ceramah umum pada penganugerahan Adhibakti Sanapati 2025 di Depok, Senin (1/12/2025).
“Keamanan siber merupakan fondasi yang memastikan seluruh struktur tetap kokoh. Tanpa keamanan yang kuat, integrasi data tidak dapat berjalan aman, layanan publik tidak bisa diandalkan, dan reformasi struktural menjadi rapuh,” ungkapnya.
Strategi Tata Kelola Birokrasi Baru
Rini menekankan bahwa arah baru birokrasi harus menuju tata kelola yang kolaboratif, transparan, dan bermanfaat nyata. Untuk mencapai transformasi digital yang komprehensif, diperlukan strategi dengan fokus pada integrasi layanan dan standarisasi nasional, menggantikan sistem yang terfragmentasi di ribuan instansi daerah.
Empat Pilar Penguatan Ketahanan Digital Pemerintah
Untuk mentransformasi keamanan siber dari respons reaktif menjadi sistem pertahanan yang proaktif, MenPAN-RB menguraikan empat langkah strategis yang harus dibangun secara menyeluruh dan berlapis:
-
Standarisasi Keamanan Nasional: Diterapkan di seluruh layanan digital pemerintah.
-
Integrasi Dashboard: Mengintegrasikan dashboard keamanan nasional dan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT).
-
Penguatan Talenta ASN: Peningkatan talenta keamanan siber ASN, baik di pusat maupun daerah.
-
Ekosistem Pendampingan: Pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional.
Kolaborasi Strategis BSSN dan PAN-RB
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, mengapresiasi arahan Kementerian PAN-RB yang telah membuka ruang kolaborasi kuat antar kedua institusi.
Nugroho menegaskan bahwa BSSN dan Kementerian PAN-RB terus bersinergi untuk mengintegrasikan keamanan siber dalam kebijakan dan peta jalan penyelenggaraan transformasi digital. Hal ini dilakukan guna mendukung agenda besar Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
Bagi BSSN, sinergi ini menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai ** enabler dan trust builder**, yang esensial untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.
