Depok (13/04/2026) – Gelombang konsolidasi pasca-pemilu di Kota Depok kini mengarah pada penguatan struktur finansial organisasi politik. Memanfaatkan momentum silaturahmi syawal pada Jumat (10/04/26), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi menyuarakan urgensi kenaikan bantuan keuangan partai politik (Banpol) sebagai instrumen vital dalam meningkatkan kualitas demokrasi daerah.
Pertemuan strategis yang berlangsung di kantor DPC PKB Kota Depok tersebut tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan forum teknis untuk menyatukan visi terkait penyesuaian anggaran dukungan partai.
Kesenjangan Nilai Per Suara: Depok Tertinggal Jauh
Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyoroti ketimpangan besaran Banpol di Kota Depok dibandingkan wilayah lain. Saat ini, alokasi anggaran banpol di Depok berada di angka kisaran Rp3.000 per suara sah.
Ade menilai angka tersebut sudah tidak relevan dengan eskalasi kebutuhan operasional dan kaderisasi partai saat ini.
“Jika kita komparasikan dengan daerah lain yang telah menyentuh angka Rp15.000 per suara, posisi Depok masih tertinggal secara signifikan. Padahal, partai politik memikul beban besar dalam menjalankan fungsi literasi politik dan partisipasi publik,” jelas Ade.
Investasi Jangka Panjang untuk Literasi Masyarakat
Bagi koalisi ini, tuntutan kenaikan Banpol bukan semata mengenai penguatan kas internal, melainkan bentuk investasi negara dalam menciptakan ekosistem politik yang sehat. Berikut adalah tiga pilar utama yang menjadi dasar dorongan kenaikan anggaran tersebut:
-
Optimalisasi Pendidikan Politik: Menjamin partai memiliki sumber daya untuk mencerdaskan masyarakat agar lebih kritis dan rasional.
-
Kaderisasi Berkelanjutan: Memperkuat fungsi partai dalam melahirkan calon pemimpin daerah yang berkualitas.
-
Akuntabilitas Kelembagaan: Dukungan fiskal yang proporsional diharapkan meminimalisir potensi ketergantungan pada sumber dana non-formal yang tidak transparan.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan demokrasi yang sehat, di mana masyarakat memiliki literasi politik yang baik dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” tambah Ade.
Mekanisme Anggaran: Target APBD-P 2026 dan APBD 2027
Sebagai langkah konkret, usulan kenaikan ini akan dibawa ke meja perundingan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok untuk dibahas bersama jajaran eksekutif Pemerintah Kota Depok. Target sasarannya adalah masuk dalam skema APBD Perubahan 2026 atau setidaknya dalam APBD Murni 2027.
Ade memastikan bahwa proses penguatan anggaran ini akan melalui kajian komprehensif agar tetap sesuai dengan koridor perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas publik.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap keputusan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga menjadi katalisator bagi penguatan fungsi strategis partai di mata masyarakat,” tutupnya.
Pertemuan lintas poros ini memberikan sinyal bahwa mayoritas partai di parlemen Depok telah memiliki kesamaan frekuensi dalam memandang penguatan kelembagaan partai melalui kebijakan anggaran yang lebih berkeadilan dan proporsional.
